Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BERDASARKAN data Polda Kalteng dan Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun ini, jumlah titik panas (hotspot) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng menurun drastis.
Direktur Kriminal Khusus Polda Kalteng Kombes Pasma menyatakan dibandingkan tahun lalu, jumlah hotspot tahun ini menurun. Berdasarkan perbandingan, tahun 2019 jumlah hotspot mencapai 12.058 titik, dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan 4.482 kali. Sementara dari Januari hingga November 2020, kegiatan sosialisasi dan edukasi sebanyak 6.235 kegiatan sosialisasi, hotspot turun 5.759 titik yang terpantau.
Penurunan hot spot dan karhutla itu tidak lepas dari peran serta masyarakat yang berperan dalam mengelola dan menjaga situasi sehingga mengurangi karhutla. Ditambah lagi dengan pembentukan atau kesiap siagaan karhutla dengan membuat sebanyak 145 posko siaga karhutla oleh tim gabungan yang terus masif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
baca juga: Curah Hujan Diperkirakan Tinggi, BMKG Ingatkan Waspada Bencana
"Selain itu salah satunya adanya inovasi dengan membuat aplikasi pemantauan yang dibuat Polda Kalteng bernama Hanyaken Musuh (Mengusir Musuh), sehingga berbagai laporan cepat dan sigap dilakukan sebelum terjadi karhutla." jelasnya.
Pemprov Kalteng juga telah menetapkan sebanyak 10 kabupaten dengan status siaga darurat bencana karhutla selama 90 hari mulai Juli sampai September 2020. Selain itu juga mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang pengendalian kebakaran lahan sejak 4 Agustus 2020. (OL-3)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved