Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPASITAS pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan diminta untuk terus diperkuat. Menurut hasil survei terakhir, kapasitas puskesmas dinilai
masih sangat minimal.
“Puskesmas membutuhkan penguatan secara drastis dan komitmen serius dari pemerintah, juga partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Prioritas untuk penguatan puskesmas membutuhkan komitmen dan keseriusan level politik tertinggi untuk memobilisasi kebijakan ataupun sumber daya dan perangkat politik,” kata Direktur Kebijakan
Center for Indonesia’s Strategic Developement Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda dalam webinar yang diselenggarakan CISDI, Kamis (5/11).
Rekomendasi penguatan puskesmas itu didasarkan pada hasil survei yang berlangsung Agustus-September 2020 terhadap 765 responden dari 647 puskesmas di Indonesia. Dalam
survei didaparkan bahwa kemampuan puskesmas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi terbilang minim.
Masih banyak pula puskesmas yang belum mendapatkan pelatihan mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas, memiliki keterbatasan fasilitas, serta penerapan
protokol kesehatan.
Tanpa persyaratan minimum tersebut dipenuhi, puskesmas berpotensi menjadi sumber penularan covid-19. “Survei menunjukkan 45,4% puskesmas belum mendapatkan pelatihan
tentang pengendalian dan pencegahan infeksi untuk layanan di masa pandemi,” kata Olivia.
Bukan hanya itu, puskesmas menurut responden, juga masih mengalami keterbatasan APD untuk melayani pasien dengan gejala mirip covid-19, terutama untuk masker N95 (66%), gaun medis (43%), dan masker bedah (40%).
Selain itu, fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer pun belum tersedia cukup di 18,5% puskesmas. Untuk itu, Olivia mengungkapkan perlu pembenahan di bidang manajemen dan pelayanan puskesmas agar puskesmas dapat menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Saraswati mengakui bahwa peran puskesmas untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit masih perlu diperkuat.
“Kita akan terus upayakan agar memperkuat peran puskesmas. Saat ini, yang telah dilakukan ialah pelatihan via online, perekrutan relawan, hingga upaya pemenuhan APD,” tandasnya. (Ata/X-6)
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
BAYANGKAN di suatu pagi di sebuah puskesmas, antrean sudah mengular sejak matahari belum tinggi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini ada 10.300 puskesmas di Indonesia, jumlah tersebut termasuk 2.652 yang kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved