Petani Karet dan Sawit Harus Dilindungi

PEMERINTAH daerah dan aparat penegak hukum didesak untuk dapat memberikan perlindungan kepada para petani karet dan kelapa sawit dari praktek premanisme dan intimidasi oleh oknum aparat dan perusahaan.

Ketua BPP HIPMI yang juga Ketua Tim Pemenangan SHM-MAR, Mardani H Maming, Rabu (4/11) menegaskan sudah saatnya para petani karet dan sawit di Kabupaten Tanah Bumbu berani melawan kesewenang-wenangan oknum aparat dan perusahaan yang melakukan intimidasi kepada para petani. 

"Saatnya kita bersama melawan kesewenang-wenangan baik oleh perusahaan maupun oknum aparat hukum," tegas Mardani saat bertemu warga Desa Sumber Wangi, Kecamatan Karang Bintang, Selasa (3/11).

Para petani karet maupun sawit punya hak menentukan sendiri kepada siapa mau menjual hasil panennya, sesuai harga dipasaran. Dalam kampanye  paslon  01 Syafruddin-Alpiya (SHM-MAR) di Mardani mengaku prihatin dan ikut merasakan  apa yang dirasakan warga Kecamatan Karang Bintang. Masyarakat harus bersatu untuk melawan penindasan terhadap hak-hak rakyat yang terinjak-injak. Jika rakyat bersatu tidak ada yang bisa mengalahkan. Para penindas hak rakyat itu harus di hukum secara sosial.

"Salah satu caranya adalah masyarakat harus bersatu saat Pilkada tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk coblos paslon yang membela petani karet dan sawit," ajak Mardani.

Sementara Calon Wakil Bupati, M Alpiya Rakhman mengatakan jika paslon nomor 01 SHM-MAR diberikan amanah dan memenangkan Pilkada maka hak-hak para petani karet dan sawit akan dijamin. Pemkab Tanah Bumbu ke depan akan mengerahkan Satpol PP untuk menghadapi para preman yang sering mengancam dan intimidasi warga, khususnya para petani karet dan sawit.

baca juga: Elektabilitas Zairullah-Rusli Unggul di Pilkada Tanah Bumbu

Komitmen perlindungan bagi para petani karet dan sawit ini mendapat sambutan dan antusias masyarakat petani Kecamatan Karang Bintang. Pada bagian lain Tim Hukum Paslon 01 SHM-MAR telah melaporkan dugaan  ketidaknetralan oknum Kepala Desa dan ASN di Pilkada Tanah Bumbu ke Bawaslu setempat. (OL-3)