PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi mengakhiri status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan terhitung sejak 11 Februari dan berakhir pada 31 Oktober 2020. Pada tahun ini, Riau dinilai telah berhasil mengantisipasi terjadinya kembali bencana kabut asap akibat karhutla.
"Karena ada hari libur maka dipercepat. Status siaga darurat yang sebenarnya berakhir pada 31 Oktober 2020 secara resmi kita nyatakan hariini berakhir," kata Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution usai rapat koordinasi pengakhiran status siaga darurat Karhutla Riau di Pekanbaru, Selasa (27/10).
Edi menjelaskan, dicabutnya status siaga seiring dengan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa wilayah Riau padaOktober sudah masuk musim penghujan dan memasuki puncaknya pada November nanti. Meski demikian, pengawasan terhadap Karhutla tetap akan dilakukan oleh Badan Penanggangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dan aplikasi dashboard lancang kuning nusantara Polda Riau.
Baca juga : Genjot Pertanian, Kabupaten Kaur Maksimalkan Manfaat Alsintan
"Alhamdulillah sampai saat ini kita di Riau masih terbebas dari bencana asap karhutla. Kita sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak dan dukungan dari pemerintah pusat," ungkap Edi.
Sementara Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan Provinsi Riau merupakan daerah pertama yang secara cepat menetapkan status siaga darurat karhutla di Indonesia. Langkah penanggulangan sedari dini itu rupanya terbukti berhasil menurunkan luas lahan terbakar dan mencegah terjadinya kabut asap.
"Dibandingkan pada 2019 lalu terjadi penurunan luas lahan terbakar sebesar 83%," ujar Edwar.
Dijelaskannya, luas lahan yang terbakar sepanjang 2020 mencapai 1.587,66 hektare. Adapun pada tahun lalu, luas lahan terbakar di Riau mencapai 9.706,73 hektare.
Selama pelaksanaan siaga darurat karhutla, Pemprov Riau dalam hal ini BPBD dibantu tim gabungan satgas pemadaman darat yang berasal dari berbagai unsur seperti Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat peduli api (MPA), perusahaan, dan lainnya. Selain itu, terdapat bantuan dukungan kekuatan satgas udara berupa helikopter, pesawat TNI AU, dan pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC) hujan buatan dari BPPT.(OL-2)
