Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo enggan mengomentari hasil survei dari Indikator Politik yang menyatakan dirinya menempati posisi tertinggi sebagai calon Presiden 2024.
Saat ditemui usai memimpin apel pasukan kesiapsiagaan bencana di halaman kantornya, Senin (26/10), Ganjar menolak memberikan komentar panjang. Menurutnya, saat ini dirinya sedang fokus pada antisipasi mudik libur panjang.
"Aku tak ngurusi mudik wae, ora indikator (saya mengurusi mudik saja, bukan survey indikator)" kata Ganjar ditemui usai memimpin apel siaga bencana di halaman kantornya, Senin (26/10).
Tak hanya kali ini saja, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Ganjar juga enggan mengomentari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei di Indonesia. Meskipun, namanya selalu muncul dan elektabilitasnya terus menanjak. Setiap ditanya, Ganjar selalu mengatakan fokus pada penanganan sejumlah kasus, termasuk Covid-19.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik mengeluarkan hasil survei terbaru terkait kandidat calon presiden 2024. Dari survei yang dilakukan pada 24-30 September dengan 1.200 responden acak itu menunjukkan hasil bahwa Ganjar menduduki peringkat teratas dengan jumlah 18,7 persen.
Ganjar bahkan mengungguli pesaing lainnya yakni Prabowo Subianto (16,8 persen) dan Anies Baswedan (14,4 persen).
"Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di tiga survei terakhir. Kemudian disusul pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin. (OL-13)
Baca Juga: Foto Komodo Adang Truk Viral, Pulau Rinca Akhirnya Ditutup
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved