Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kota Cimahi mengajukan vaksin covid-19 sesuai jumlah penduduk yang mencapai sekitar 600 ribu jiwa. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui jatah vaksin yang akan diberikan.
"Kalau bisa, kami minta 600 ribu vaksin sesuai jumlah penduduk," kata Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, Kamis (22/10). Pihaknya masih menunggu kepastian regulasi penanggulangan teknis covid-19 yang menurut kabar akan dimulai November 2020, termasuk kepastian kuota yang didapat dari pemerintah pusat.
"Kami terus berkoordinasi segala sesuatu tentang vaksin tersebut. Soalnya kami juga perlu kepastian kuota yang akan didapat," ujarnya.
Ajay menyebut belum mengeluarkan aturan baik Peraturan Wali Kota (Perwal), instruksi, maupun maklumat terkait vaksinasi Covid-19. "Yang jelas, saat ini belum ada petunjuk teknis pelaksanaan dari pusat. Kalau di sana (pusat) siap, tentu kami siap melaksanakan," ujarnya.
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Cimahi melalui Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar mengenai persediaan vaksin covid-19.
Sebagai persiapan, para tenaga kesehatan sudah mulai diberikan pelatihan pemberian vaksin oleh Pemprov Jabar. Tujuannya, agar ketika nanti vaksin diterima, mereka sudah siap bertugas.
"Pelatihan tenaga kesehatan sudah. Tinggal waktunya saja kapan vaksinasi covid-19 dimulai. Menurut kabar, kemungkinan paling cepat dilaksanakan Desember mendatang," ucap Sekretaris Dinkes Kota Cimahi, Chanifah Listyarini.
Rini menyatakan, kasus covid-19 di Cimahi belum mereda karena masih ada 120 warga yang terkonfirmasi positif dari total keseluruhan yang mencapai 505 orang. Sebanyak 367 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh serta 18 meninggal dunia.
"Sebelum ada vaksin, kami imbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker," jelasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved