Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
“SAYA ikut demo karena takut tidak diberi uang pesangon ketika di-PHK.” Pengakuan pendek itu diungkapkan sejumlah buruh saat berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Polrestabes Semarang, Rabu (7/10) malam.
Serombongan pengunjuk rasa digiring polisi setelah terlibat aksi anarkistis. Tidak hanya buruh, sejumlah pelajar juga ikut. “Sudah baca isi undang-undang secara utuh?” tanya Ganjar. Para buruh pun menggelengkan kepala. “Kami hanya tahu dari share-share teman,” ungkap seorang di antaranya, malu-malu.
Di kelompok pelajar, Ganjar juga mendapat pengakuan bahwa mereka murni ikut-ikutan. “Bangun tidur, rumah sepi. Lihat handphone status pada ramai demo, terus saya ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo undang-undang, gak tahu isinya apa,” aku seorang siswa SMK.
Ganjar pun sampai pada kesimpulan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja kurang sosialisasi dan diseminasi. “Kalau dilakukan sejak awal, tidak perlu ada keributan seperti sekarang ini.”
Sama seperti hari pertama dan kedua, unjuk rasa di sejumlah daerah pada hari ketiga lebih menonjolkan aksi anarkistis daripada dialog untuk mencari solusi.
Di Bandung, misalnya, meski sudah ditemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, massa tetap rusuh. Demo di sekitar Gedung Sate itu tidak hanya dilakukan buruh, tapi juga mahasiswa, pelajar, dan massa yang mengenakan seragam hitam, yang kemudian melakukan aksi anarkistis.
Derita komunitas Malioboro di Yogyakarta juga semakin dalam. Selain pandemi yang membuat perekonomian merosot, unjuk rasa juga merusak fasilitas di objek wisata nomor satu di kota pendidikan itu.
Sebuah kafe dan mobil dibakar, dua sepeda motor dan sejumlah mobil juga dirusak. “Demo mengganggu aktivitas ekonomi di Malioboro. Seharusnya Yogya tetap aman dan nyaman,” harap Ari, pedagang di Malioboro.
Aksi di Bundaran Tugu Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga berlangsung anarkistis. Sebuah truk Satpol PP dibakar massa dengan cara dilempari bom molotov.
Kericuhan juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatra Utara, juga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (HT/BY/AT/WJ/YP/PS/BB/BK/FL/HS/SS/N-2)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved