Eksponen 98 Kritik Pernyataan Gatot Nurmantyo

ISU adanya PKI di belakang pemerintahan Joko Widodo yang disampaikan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dianggap tidak tepat. Ideologi komunis yang disebut-sebut bangkit kembali di Tanah Air tidaklah mungkin terjadi apalagi di era demokrasi seperti saat ini.

Eksponen 98, Budi Hermansyah, menilai, isu keberadaan PKI yang disampaikan Gatot Nurmantyo terlalu mengada-ada. Menurut dia, hingga saat ini tidak ada satupun kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengindikasikan bangkitnya kembali ideologi komunis.

Baca juga: Pernyataan Gatot Nurmantyo Tuai Kritik

Budi pun menjelaskan berbagai kebijakan yang menurutnya tidak sejalan dengan ideologi komunis terutama pada bidang ekonomi. "Pemerintah tidak melarang pemodal, swasta, atau individu lainnya untuk berusaha. Padahal prinsip komunis itukan pemodal dilarang, negara berkuasa penuh terhadap unit usaha," katanya di Bandung, Kamis (24/9).

Dia pun menyebut saat ini masih banyak pemodal-pemodal dalam negeri yang diberi keleluasaan dalam menjalankan usaha. "Silakan lihat, konglomerat (yang muncul) dari zaman Pak Suharto tenang-tenang saja berusaha."

Adapun banyaknya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok, menurutnya hal itu sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, dengan negara-negara lain di Asia Tenggara menyepakati kerjasama pasar bebas.

"Jadi pemerintah sekarang ini hanya meneruskan," katanya. Selain itu, Budi pun menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyangkut kehidupan beragama tidak ada yang salah.

Isu pembubaran HTI dan perpanjangan izin FPI menurutnya bukanlah karena pengaruh komunis apalagi PKI. "Ini normal-normal saja," ucapnya.

Dia menilai keberadaan HTI yang mengusung khilafah justru bertolak belakang konsep bernegara. Dengan begitu, lanjut Budi, siapapun pemerintahannya wajib mempertahankan Pancasila dan konsep kehidupan bernegara lainnya yang sudah berjalan saat ini.

"Jadi ketika pemerintah membubarkan HTI, itu enggak ada hubungannya dengan salah satu keyakinan. Ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mengawal ideologi bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut Budi mengingatkan, pelarangan penayangan film pemberontakan G30/SPKI pun bukan diinisiasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal itu sudah dilakukan sejak pemerintahan BJ Habibie pada 1998 silam.

"Jadi sebaiknya Pak Gatot (Nurmantyo) protes ke seniornya, Pak Yunus Yosfiah saat jadi menteri penerangan. Kebijakan pelarangan film itu di zaman beliau," katanya.

Oleh karena itu, Budi menilai pernyataan Gatot yang menyebut PKI ada di belakang pemerintahan Joko Widodo sangat tidak berdasar. "Ini hanya bualan yang tidak jelas," katanya. (BY/A-1)