Langgar Pilkada, 46 ASN di Sulawesi Tengah Menunggu Sanksi

JARING yang dipasang Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah terbukti ampuh. Sampai kemarin, mereka mendapati 46 aparatur sipil negara yang tidak netral.

“Ke-46 ASN itu melakukan pelanggaran pilkada karena bertindak tidak netral. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten,” kata Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ruslan Husen, di Palu, kemarin.

Nasib para ASN itu berada di ta­ngan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten sudah diteruskan ke KASN. “Dalam rekomendasi tersebut juga dilampirkan kajian dan bukti pelanggaran dari setiap ASN,” terang Ruslan.

Pelanggaran netralitas ASN di provinsi ini didominasi aksi dukungan melalui media sosial. Jumlahnya sebanyak 15 kasus.

Pelanggaran lainnya melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri ke partai politik sebanyak 11 kasus. Sejumlah ASN juga dipergoki menghadiri atau mengikuti acara silaturahim, sosialisasi, dan bakti sosial pasangan bakal calon.

“Enam ASN juga melakukan pelanggaran karena terlibat dalam sosialisasi bakal calon melalui alat peraga kampanye,” lanjutnya.

Tidak hanya ASN, pelaku pelanggaran juga ditemukan di kalangan penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengaku sudah menerima 98 laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Yang paling banyak ialah perlakuan tidak adil pada proses pemilihan. Selain itu juga, terkait tidak adanya upaya hukum yang efektif,” kata anggota Dewan Kehormatan, Teguh Prasetyo, di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Dari 98 kasus, lanjut dia, kasus yang terbanyak bisa ditindaklanjuti ialah terkait penyalahgunaan kewenangan, amoral atau asusila, keberpihakan, dan penyuapan.

“Dari daerah, pelanggaran terbanyak dilaporkan di Papua, Medan, dan Kendari. Di Sulsel masih normal, sebatas pelanggaran kode etik dengan sanksi peringatan keras,” tambah Teguh.

Ia mengakui pesta demokrasi tahun ini sangat berat jika dibandingkan dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. “Pada masa pandemi ini, kami benar-benar menekankan penerapan protokol kesehatan di semua lini.” (TB/LN/N-3)