Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo meninjau kesiapan program lumbung pangan (Food Estate) tahap pertama seluas 1.000 hektar di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, kemarin.
Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) akan mendukung kesiapan SDM pertanian pada Food Estate di Humbahas. Mengacu kebijakan Presiden RI Joko Widodo periode kedua, 2019 - 2024, fokus pengembangan SDM Indonesia termasuk di sektor pertanian dan korporasi petani untuk Food Estate.
Mentan Syahrul mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Food Estate di Humbahas pada Oktober 2020. Program serupa di Kalimantan Tengah diresmikan Presiden Jokowi pada awal Juli lalu.
Kunjungan Mentan Syahrul untuk memantau kesiapan kawasan Food Estate di Humbahas menjelang kunjungan Presiden Jokowi, termasuk mencoba alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mendukung infrastruktur dan sarana prasarana Food Estate di Humbahas.
"Kalau berhasil, akan dibuat di seluruh Indonesia. Sumatera Utara akan lebih banyak. Paling tidak yang sama dengan Humbahas akan bisa langsung diaplikasikan," ungkap Mentan SYL, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9)
Program Food Estate, kata Mentan, akan memanfaatkan lahan seluas 1.000 hektar untuk tanaman hortikultura seperti kentang, bawang merah dan bawang putih. Total keseluruhan lahan yang akan digunakan 30.000 hektar.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dan Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor turut mendampingi Mentan Syahrul. Hadir sejumlah pejabat eselon satu dan dua Kementan, termasuk Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati.
Selain kesiapan infrastruktur, benih, pupuk dan sarana pendukung lainnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementan meningkatkan kualitas SDM pertanian agar petani menguasai sektor hulu ke hilir melalui korporasi petani, seperti halnya Food Estate di Kalteng.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menyatakan jajarannya siap bekerja maksimal untuk Food Estate di Humbahas, Sumut dan Kalteng dengan mengawal dan mendampingi SDM pertanian mendukung korporasi petani.
“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi Food Estate berjalan maksimal. Memaksimalkan kinerja BPPSDMP, untuk memastikan petani Food Estate mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Kapusluh Leli Nuryati menambahkan seperti halnya Food Estate di Kalteng, maka untuk Humbahas, Pusluhtan akan mengerahkan penyuluh pusat dan tim khusus Pusluhtan ke lokasi sasaran di Humbahas, untuk identifikasi kendala dan tantangan melalui koordinasi dengan penyuluh dan fungsional di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
"Tim akan bekerja mengacu area desa hingga kecamatan merujuk wilayah kerja BPP, sehingga komunikasi dan koordinasi pusat dan daerah terjalin baik di lapangan," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Muncul Klaster Baru Covid-19 di Kota Semarang
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Perubahan iklim juga harus diantisipasi. Misalnya, daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air tinggi akan lebih dioptimalkan untuk pertanian.
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, optimistis dapat mempertahankan posisi sebagai daerah lumbung pangan nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah dan nomor 9 nasional.
Pemerintah desa diharuskan mengalokasikan anggaran dana desa minimal 20% untuk program ketahanan pangan di desanya masing-masing
Program lumbung pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak positif
Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan, sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan Indonesia.
Saat mencapai swasembada pangan dan produktivitas pertanian meningkat, masyarakat tentu akan berdaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved