‘’Si pakar Hutan’’ Sistem Informasi Kehutanan Sumsel

DINAS Kehutanan Sumatra Selatan bangun Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Si Pakar Hutan) sebagai upaya pencegahan dan penanganan karhutla di provinsi itu.

‘’Si Pakar Hutan ini merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan pemprov terhadap penguatan sistem peringatan dini karhutla,’’ kata Kepala Seksi Pengendalian Karhutla Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardi, Rabu (9/9).

Ia mengatakan pihaknya juga telah belajar dari bencana karhutla sepanjang 2015-2019. Di mana Dishut mengaku peringatan dini luput dalam system kebencanaan di tingkat daerah.

‘’Bencana sebelumnya itu lah yang menjadi pertimbangan kami membuat system ini, di samping juga untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehinggamasyarakat dapat memantau pengendalian karhutla,’’ katanya.

Dalam sistem tersebut, kata Syafrul, pihaknya juga memuat berbagai sumber data. Termasuk pula data konsesi perusahaan kehutanan yang mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Diakuinya, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dinilai bakal lebih besar bagi masyarakat terutama di sektor kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Syafrul Yunardi, mengatakan risiko terkena penyakit inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bakal lebih rentan jika bencana asap akibat karhutla terjadi.

Baca juga : Pertanian di Brebes akan Dikembangkan Melalui Kostratani.

‘’Ketika ada pandemi Covid-19 dampaknya jauh lebih besar menyerang paru-paru, kami sudah menjelaskan ke masyarakat risiko apa saja yang bakal terjadi,’’ katanya.

Syafrul melanjutkan tak hanya dari segi kesehatan, dampak secara ekonomi terhadap karhutla juga besar. Menurutnya, dirinya pernah mengukur besaran dampak karhutla yang tertuang dalam jurnal penelitiannya.

Di mana nilai kerugian ekonomi secara total akibat karhutla mencapai Rp753 juta, dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah nilai Rp14.000, untuk setiap hektare lahan yang terbakar.

Berdasarkan penelitian tersebut, ironisnya pihak yang mengalami kerugian apabila hutan dan lahan terbakar mayoritas merupakan masyarakat (sebesar 59%), kemudian perusahaan sebesar 29% dan pemerintah sebesar 14%.

‘’Dan dampak itu akan lebih besar jika terjadi di lahan gambut, makanya kami selalu sosialisasi soal karhutla dan betapa besar dampaknya, karena balik-balik masyarakat juga yang paling terdampak,’’ pungkasnya. (OL-2)