Kontribusi ke PDB hingga 60% UMKM Terus Digenjot

PEMERINTAH tengah gencar menggairahkan perekonomian Tanah Air dengan mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, sektor yang terdampak covid-19 itu justru penyumbang terbesar ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai 60%.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) telah meluncurkan dua program dalam upaya mempercepat perbaikan ekonomi melalui sektor UMKM. Dua program itu ialah penyaluran bantuan UMKM produktif dan penyaluran kredit usaha dengan subsidi bunga.

Pemerintah menargetkan penerima bantuan itu kepada 12 juta UMKM mikro dan ultramikro dengan bantuan mencapai Rp2,4 juta untuk tiap pelaku usaha.

“Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian, dan Bapak Menteri BUMN memberikan pesan kepada kami bahwa bantuan sosial ini harus dipercepat, ditingkatkan penetrasinya, dan juga disalurkan menjadi bantuan sosial yang sifatnya produktif. Oleh sebab itu, kami mendorong penyaluran bantuan UMKM produktif yang ditargetkan ke 12 juta UMKM termasuk yang belum terakses kredit perbankan,” kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Istana Negara Jakarta, akhir Juli lalu.

Sementara itu, bantuan kredit lunak merupakan bantuan lanjutan dari program bantuan UMKM produktif. Isi program itu berupa penyaluran kredit usaha dengan subsidi bunga kepada pelaku usaha yang terdampak oleh covid-19. Para pelaku usaha akan mendapat pinjaman sebesar Rp2 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga pinjaman 0%.

“Kami buka kesempatan untuk melanjutkan program tahap kedua, kita bisa berikan kredit lunak bagi usaha mikro,” kata Budi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8).

Kriteria penerima manfaat bantuan kedua untuk UMKM ialah kreditur usaha mikro dan kredit usaha rakyat. Itu termasuk pelaku usaha yang mengajukan pinjaman setelah Februari 2020. Bantuan itu direncanakan diluncurkan pada September 2020.

Kredit itu diharapkan dapat digunakan para pelaku usaha kecil dalam menjalankan usaha mereka. Dana hibah itu juga digunakan sebagai sebuah modal kerja. Hingga saat ini, untuk program bantuan UMKM produktif telah digulirkan.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, bantuan itu merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.

“Bantuan ini merupakan bagian dari skema PEN yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki kredit, tetapi memiliki usaha,” jelas Teten.

Kemenkop dan UKM memiliki target total penerima sebesar 12 juta orang dan sudah mulai disalurkan sejak 17 Agustus 2020. Target penyaluran tahap pertama untuk 9,1 juta penerima manfaat, dengan total anggaran Rp22 triliun.

Pada tahap awal, bantuan itu telah disalurkan kepada 1 juta penerima manfaat, melalui bank BUMN, yakni BRI dan BNI. Perinciannya penyaluran melalui Bank BRI menjangkau 683.528 penerima manfaat, dengan total bantuan Rp1,64 triliun. Melalui Bank BNI, telah disalurkan kepada 316.472 penerima manfaat bantuan senilai Rp760 miliar.

Secara keseluruhan tercatat hingga 19 Agustus 2020, bantuan UMKM produktif telah disalurkan ke 34 provinsi. Untuk 1 juta penerima manfaat pada tahap awal, total yang telah tersalurkan mencapai Rp2,4 triliun.

Modal usaha

Salah satu penerima bantuan, Warsiah, pedagang minuman ringan dari Bekasi, Jawa Barat, telah mendapatkan banpres produktif melalui BNI. Dia akan menggunakan bantuan itu untuk modal usaha. “Bantuan presiden ini akan saya gunakan untuk penambahan modal usaha saya,” katanya.

Hal yang sama dilakukan Nia Maliana Pulanga, pemilik usaha kelontong di Pasir Panjang, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang merasa terbantu oleh banpres melalui UMKM produktif.

Di kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai sektor UMKM tak hanya berdampak bagi perbaikan ekonomi pada tahun ini. Penyerapan anggaran bantuan yang baik untuk UMKM juga akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi pada 2021.

“Tantangannya sampai pandemi ini belum berakhir maka penyerapan anggaran dan efektivitas program PEN UMKM di 2020 perlu dilakukan. Hal ini turut menjadi penentu program PEN di 2021,” saran Tauhid. (S-2)