Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatra Utara menyatakan akan terlibat dalam aksi unjuk rasa dan mogok kerja menolak RUU Cipta Kerja yang akan digelar serentak di seluruh Tanah Air pada 16 Agustus mendatang.
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, pihaknya telah menentukan sikap untuk ikut serta dalam rencana unjuk rasa dan mogok kerja besar-besaran secara nasional pada 16-18 Agustus 2020.
"Di Sumut, unjuk rasa akan kami pusatkan di kantor Gubernur dan DPRD provinsi," ujarnya, Rabu (22/7).
Sebelum ke titik pusat aksi mereka berencana berkumpul di depan Istana Maimun Medan dengan estimasi massa sebanyak 5.000 buruh. Jika aksi serentak ini tidak juga ditanggapi, lanjut dia, maka serikat pekerja akan menyuarakan protesnya lebih keras lagi dengan melakukan aksi-aksi lanjutan. Mereka juga menyiapkan opsi untuk mengajukan Judicial Review bila undang-undang tersebut disahkan.
FSPMI Sumut sendiri menginginkan agar RUU Cipta Kerja dibatalkan dan aturan ketenagakerjaan kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Perlindungan Tenaga Kerja. RUU Cipta Kerja diyakini akan mengebiri hak-hak buruh, terutama hak normatif, seperti kepastian kerja, kepastian upah dan kepastian jaminan sosial.
baca juga: Pergub New Normal Keluar, Polda Kalsel Siap Disiplinkan Warga
"Namanya saja sudah cipta kerja, otomatis hanya akan menguntungkan pemodal," ujarnya.
Dalam implementasi UU Ketenagakerjaan saja menurut dia sudah banyak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Apalagi jika diganti menjadi UU Cipta Kerja, Willy meyakini akan banyak hak buruh dikurangi. (OL-3)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved