Masuk Daerah Rawan, Jabar Siapkan Dokumen Cetak Biru Kebencanaan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat telah menyusun panduan kebencanaan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Acuan yang tertuang dalam dokumen cetak biru Jawa Barat Resilence Culture Province (JRCP) itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat akan potensi tersebut sehingga bisa lebih bersahabat dengan alam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan, penyusunan cetak biru JRCP ini berawal dari tingkat kerawanan bencana di wilayahnya yang tergolong sangat tinggi. Selain karena faktor alam, kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari masifnya pembangunan.

Baca juga: Bencana Alam masih Mengepung

"Semua jenis bencana alam ada di Jawa Barat. Berangkat dari situ, kami rasa perlu adanya pedoman ini agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam," katanya di Bandung, Rabu (15/7).

Menurut dia, cetak biru JRCP ini menjadi panduan utama bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta komponen masyarakat lainnya dalam membangun budaya ketangguhan bencana. "Komunitas, dunia usaha, akademisi, dan semuanya," kata dia.

Meski belum resmi diluncurkan, menurut dia dokumen JRCP itu sudah diterbitkan dengan payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penguatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Jawa Barat. "Kami menyebutnya Jawa Barat Tangguh Bencana, atau Barata. Ini operasi ke depan untuk wujudkan budaya tangguh bencana," kata Dani.

Cetak biru JRCP ini berisi berbagai kajian terkait kebencanaan seperti tingkat kerawanan di setiap daerah, permasalahan yang ditimbulkan, dan indeks kesadaran masyarakatnya. Saat ini, menurut dia Jawa Barat memiliki indeks bencana sebesar 166 atau menempati urutan ke-11 dari 34 provinsi.

"Cukup tinggi. Semakin tinggi angkanya, semakin jelek," ujarnya.  Ia juga menyebutkan berbagai potensi bencana seperti banjir, pergerakan tanah, letusan gunung berapi, hingga tsunami.

Selain mencantumkan indeks kebencanaan, menurutnya dalam dokumen cetak biru itupun terdapat acuan angka ideal yang harus dipenuhi untuk memastikan masyarakat telah tangguh bencana. "Ini untuk menghitung kesadaran masyarakat dan keterlatihan bencana," ujarnya.

Untuk mencapai itu, menurut dia terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, warga harus tangguh dalam artian memahami adanya risiko kebencanaan di setiap wilayah.

"Warga harus mengerti ilmunya dan punya keterampilan terkait kebencanaan," katanya. Selain itu, menurutnya harus terdapat kajian-kajian tentang kebencanaan untuk memaksimalkan edukasi ke masyarakat. "Lalu dari aspek infrastruktur. Jalan, jembatan, gedung, rumah, harus tahan bencana, misalnya tahan gempa," ujarnya.

Adapun dari sisi kelembagaan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, menurutnya harus dipastikan ramah lingkungan dan tidak berdampak terhadap timbulnya bencana. "Kita perda sudah punya, pergub ada, sampai ke dokumen-dokumen perencanaan," katanya.

Tak kalah penting, menurutnya harus terdapat sistem penganggaran yang tahan bencana. Sebagai contoh, dia menilai sistem keuangan daerah yang ada saat ini belum maksimal. "Setiap ada bencana, kita selalu dipusingkan oleh anggaran. Seperti covid sekarang, akhirnya semua pos anggaran digunakan," katanya.

Ini menujukkan ketiadaan sistem yang tepat dalam menghadapi bencana. "Enggak ada asuransi kebencanaan, enggak ada tabungan yang memadai untuk kesiapsiagaan," katanya.

Akibatnya lagi, tambah dia, saat bencana terjadi, masyarakat hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dihadapi. "Saat bencana, masyarakat pasrah. Aset yang hilang dianggap takdir saja," katanya.

Dia menambahkan, dengan adanya dokumen cetak biru ini, nantinya setiap kabupaten/kota akan memiliki fasilitas kebencanaan yang salah satunya untuk memaksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. "Ada learning center, untuk berlatih ketangguhan bencana," katanya.

Pada tahap awal, pihaknya akan membangun pusat latihan kebencanaan di 10 kabupaten/kota. Mengingat setiap daerah potensi bencananya berbeda-beda, menurut dia jenis learning center-nya pun akan berbeda-beda. "Ada 10 titik yang akan dikembangkan di empat kewilayahan. Seperti tipe kebencanaan banjir di Cikapundung dan Baleendah, banjir Rob di Pamanukan, erupsi gunung di Kuningan, dan inndustri di Bekasi," katanya. (BY/A-1)