Pemkab Malang Tetap Beri Bantuan Selama Masa Transisi

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur menegaskan selama masa transisi menuju kenormalan baru, warga akan tetap mendapatkan bantuan sosial. Bantuan itu dari pemerintah pusat dan APBD.

"Masa transisi setiap 7 hari sekali dievaluasi," tegas Bupati Malang Mochamad Sanusi, Senin (22/6).

Sanusi menjelaskan selama masa transisi tidak ada pembatasan. Warga bisa beraktivitas melakukan kegiatan ekonomi dan lainnya. Selama masa itu bantuan jaring pengaman sosial tidak terlalu besar seperti masa PSBB. Hanya saja mereka yang sangat membutuhkan dan layak dibantu saja akan mendapatkan bansos.

Sebanyak 500 ribu warga Kabupaten Malang akan mendapatkan bantuan selama masa transisi. Bantuan itu dari Kementerian Sosial dan akan digelontorkan pada Agustus nanti.

Menurut Sanusi, bagi warga yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat, maka Pemkab membantu menggunakan anggaran APBD. Adapun anggaran penanganan covid-19 bersumber dari APBD Pemkab Malang terus berkurang. Anggaran yang sudah digunakan itu Rp100 miliar dari total Rp470 miliar.

"Anggaran cukup. Sekarang anggaran mulai berkurang. Penggunaan anggaran nanti melihat dampak masyarakat yang betul-betul butuh," ujarnya.

Kendati anggaran dari APBD berkurang, akan tetapi masih ada berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. Sejumlah bansos itu diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sanusi mengungkapkan, sejauh ini Kabupaten Malang siap menghadapi tatanan kehidupan baru. Namun, hal itu bisa terwujud ketika masyarakatnya kompak dan mampu menyelamatkan diri dari covid-19.

"Pakai masker, cuci tangan dan menghindarkan diri dari orang yang positif itu kunci utama menyelamatkan diri dari covid-19," pungkasnya. (R-1)