BUNTUT kasus bantuan paket sembako jaring pengaman sosial (JPS) yang dikurangi di Kabupaten Simalungun, membuat pendistribusian bantuan tersebut diperketat.
Pemprov melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara kini tidak langsung begitu saja disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sebelum diserahkan kepada pemerintah setempat, paket terlebih dahulu dicek dengan menimbang barang dan meneliti isi paket.
"Kita cek dulu sebelum diserahkan untuk memastikan isi paket sesuai dengan yang sudah ditentukan," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut Dahler Lubis, Kamis (21/5).
Adapun isi paket yang sudah ditentukan terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir dan 20 bungkus mi instan dengan total nilai Rp225.000.
Pada Senin (18/5), Rony Reynaldo Situmorang, Anggota DPRD Sumatera Utara menemukan adanya kekurangan isi paket sembako dari pemerintah provinsi yang disalurkan ke Kabupaten Simalungun.
Temuan itu disaksikannya langsung saat datang ke Kabupaten Simalungun untuk mengawasi pendistribusian bantuan. Kabupaten Simalungun sendiri mendapat jatah 78.659 paket sembako.
Ketika itu Rony meminta dilakukannya pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan yang sudah ditentukan.
Pengecekan dilakukan dengan mengambil lima paket sembako secara acak. Dan dari hasil pengecekan, seluruh item memang terdapat di dalam paket, tetapi ada di antaranya tidak memiliki volume yang sesuai. Yakni beras yang ternyata hanya seberat 8 - 9,5 kg dan gula yang cuma 1,75 kg.
Pihak suplier beralasan kekurangan tersebut terjadi secara tidak disengaja karena terburu-buru saat melakukan pengemasan. Akhirnya paket sembako tersebut diangkut balik oleh delapan truk yang membawa sebelumnya.
Saat ini distribusi paket sembako JPS sudah menjangkau setidaknya 12 dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara.
Sampai dengan Rabu (20/5), distribusi paket sembako yang sudah masuk antara lain ke daerah Simalungun, Deliserdang, Batubara, Serdangbedagai, Karo dan Pakpak Bharat. Kemudian Langkat, Tebingtinggi, Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan, Tapanuli Utara dam Padang Lawas.
Baca Juga: Wapres: Mari Berlebaran di Rumah, Selamatkan Bangsa
Pada Selasa (19/5), Kabupaten Karo telah menerima alokasi bantuan. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun mengatakan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kabupaten Karo mendapat alokasi bantuan untuk 42.699 kepala keluarga (KK). "Namun baru 3.020 paket yang sudah dikirim, sisanya sedang dalam perjalanan," ujarnya.
Bantuan ini merupakan bagian dari program JPS dari Pemprov Sumut untuk warga miskin dan terdampak Covid-19 di Sumut. Diperuntukkan bagi 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten dan kota di Sumut. Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar.
DTKS digunakan sebagai pedoman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi bila ternyata kondisi KPM dinilai tidak pantas menerima bantuan walau masuk dalam DTKS, maka akan dikeluarkan dari daftar. Namun jika ada keluarga yang memang pantas menerima bantuan walau tidak masuk dalam DTKS, maka akan diberikan bantuan dan dimasukkan namanya dalam daftar.
Daerah berikutnya yang sudah menerima distribusi bantuan adalah Tapanuli Selatan (Tapsel). Tapsel menerima 28.065 paket sembako pada Rabu (20/5).
Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga telah menerima bantuan sembako sebanyak 13.951 paket pada hari yang sama. Di daerah ini juga terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap paket bantuan, baik dari sisi berat, kualitas maupun kemasannya.
Bantuan sembako JPS pun sudah menyasar Kabupaten Padanglawas (Palas) pada Kamis (21/5). Sebanyak 3.850 paket sembako sudah disalurkan dari total 21.797 jatah paket kabupaten ini. Paket sembako untuk daerah itu juga sudah melalui pemeriksaan.
Pada hari ini juga distribusi sudah sampai di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang mendapatkan alokasi sebanyak 27.237 paket. (OL-13)
Baca Juga: Ada Tagar #IndonesiaTerserah, Dokter Ini Ajak Jaga Optimisme
