Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyatakan terganggunya ekspor timah sangat berimbas terhadap perekonomian di daerahnya.
"Sekarang ini timah ada, tetapi banyak yang tidak bisa jual, ini jelas sekali mengganggu perekonomian kita,” kata Erzaldi, kemarin.
Diakui Erzaldi, pihaknya akan melakukan beberapa rapat dengar pendapat lagi mengenai tambang timah tersebut, kendati saat ini sudah ada perubahan UU pertambangan.
"Memang sudah ada masukan mengenai RKAB tersebut agar dilonggarkan supaya bisa melakukan ekspor, kendati demikian kita harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya sangat berharap adanya relaksasi aturan pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian Bangka Belitung.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy mengatakan pihaknya sepakat untuk mempercepat dan memulihkan perekonomian Bangka Belitung melalui strategi relaksasi regulasi pertambangan.
Baca Juga: DPRD: Relaksasi Pertambangan Untuk Pemulihan Ekonomi Babel
Karena, menurut Efredi jika ingin perekonomian Babel ini cepat dan pulih serta normal kembali, harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan di bidang pertambangan khususnya timah. Untuk mewujudkanya, sambung dia, haruslah ada kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang itu sendiri seperti mengenai dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Minerba. ?akan tetapi sebelumnya harus rapat dengar pendapat dengan Gubernur Babel terlebih dahulu.
“Relaksasi ini harus kita dorong ke Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB, S1 Pertambangan itu yang kita dorong, di Babel ini tidak banyak yang memiliki CPI,” pungkas Efredi. (OL-13)
Baca Juga: Warga Bandung Barat Diizinkan Gelar Salat Ied Berjamaah
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved