Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau langsung pelaksanaan distribusi bantuan sosial secara online di wilayah Jatim.
Satu di antaranya adalah pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
Melalui saluran digital, Khofifah menyaksikan langsung penyaluran BLT. Khofifah mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi hingga pemerintah desa dalam mengawal berbagai program jaring pengaman sosial.
"Terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah bahu-membahu mengatasi covid-19 ini. Hari-hari ini kebersamaan menjadi amat penting bagi kita semua," ungkap Khofifah, Selasa (19/5).
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan itu melaporkan berbagai perkembangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Banyuwangi. Saat ini, dari 189 desa di Banyuwangi, bantuan telah disalurkan di 56 desa, dengan total 10.696 keluarga penerima manfaat. Dana yang sudah disalurkan mencapai Rp6,4 miliar.
"Selain program JPS yang berasal dari pusat dan provinsi, kami juga mengalokasikan anggaran dari APBD Pemkab Banyuwangi," ungkap Anas.
Baca juga: Pemkab Flotim Siapkan Rp1 M untuk Mahasiswa yang tak Pulang
Selain itu, imbuh Anas, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan laporan online untuk para warga terdampak yang terselip dari berbagai program JPS yang ada.
"Dengan berbasis NIK, warga bisa melaporkan secara online. Nanti, akan diverifikasi oleh Pemkab dan Desa," imbuhnya.
"Selain itu, kami juga merilis data para penerima bantuan di kantor-kantor desa, kecamatan hingga di tempat-tempat ibadah, sehingga warga bisa memastikan dirinya, tetangga atau sanak saudaranya yang tidak mampu dan layak menerima bantuan," terang Anas.
Warga yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan dari program JPS tersebut, akan di-cover dengan bantuan Non-APBD ataupun APBN. "Kami menyiapkan paket sembako hasil donasi para ASN, CSR, hingga kita juga menggandeng berbagai Lembaga Amil Zakat," papar Anas.
Penyaluran BLT DD di Genteng Wetan sendiri diserahkan kepada 267 Keluarga Penerima Manfaat. Jamal Barnabas (70), satu dari 267 penerima mengaku terbantu dengan bantuan tersebut.
"Saya bersyukur bisa mendapat bantuan ini. Saya berencana untuk beternak ayam agar bisa menjadi pemasukan di lain hari," ujar Jamal.
Selain mendapat BLT DD, warga juga menerima tambahan bantuan sembako dari Gubernur Jatim. Bantuan berisi beras, minyak goreng, mi instan, telur, hand sanitizer, masker, dan vitamin C.
"Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memonitor dan membantu daerah untuk penyaluran bantuan sosial ke warga," kata Anas. (OL-14)
Potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dengan 80% air nasional digunakan sektor pertanian/irigasi.
JELANG masa arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
Keberhasilan instalasi struktur Biorock Garden pertama di wilayah Jawa Timut
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
KNMP Plengsengan Ancol tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi perikanan, tetapi juga didesain sebagai destinasi wisata tematik.
Penyerahan ini menjadi langkah konkret negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved