Pemprov Jatim Mulai Cairkan Bansos

DANA bansos program social safety net yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintervensi warga terdampak covid-19 mulai dicairkan.

Rabu (6/5), Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengadakan rakor secara virtual bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk berkoordinasi terkait penyaluran bansos untuk warga terdampak covid-19.

Turut dalam rakor melalui video conference dari Grahadi yakni Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam rakor tersebut, Khofifah meminta kepada bupati/wali kota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin sebagai dasar pemberian bansos tunai kepada warga masyarakat terdampak covid-19. Bansos tunai itu senilai Rp 600 ribu/KPM per bulan selama tiga bulan yang masa updatenya diperpanjang sampai Rabu (6/5) 24.00 WIB.

“Kami mohon sampai dengan pukul 24.00 WIB hari ini data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten/kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota, jika masih memungkinkan untuk dapat dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” katanya.

Tak hanya berkoordinasi terkait bansos tunai dari Kemensos, dalam rakor virtual itu, Khofifah juga menyosialiasikan terkait bansos social safety net yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.

Pertama yaitu bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.

Yang saat ini sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan.

Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM BPNT yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp 100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah.

Tujuan penambahan top up ini karena untuk wilayah berbasis kelurahan, mereka tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov Jatim merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini.

Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan.

Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari dana desa. (J-1)