Warga Bandung Raya Diminta Patuhi PSBB

WILAYAH Bandung Raya hari ini mulai melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai pandemi virus korona baru atau covid-19. Masyarakat diminta mematuhi aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan PSBB.

Lima wilayah di Bandung Raya yang melaksanakan PSBB ialah Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi menerangkan jajaran kepolisian bersama gubernur, para kepala daerah, dan unsur terkait lainnya siap melaksanakan PSBB hari ini.

“Semua sudah kami siapkan. Mudahmudahan menjadi baik di masyarakat,” kata Rudy di sela-sela penyerahan bantuan sembako di Cimahi, kemarin.

Brimob Polda Jabar juga sudah mendirikan tujuh dapur lapangan yang disebar di sejumlah lokasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan makanan siap santap. Menurutnya, PSBB tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.

Karena itu, masyarakat harus mematuhi seluruh aturan pemerintah, yakni tetap tinggal di rumah selama tidak ada keperluan mendesak. Personel Brimob Polda Jabar juga membagikan kebutuhan pokok dengan langsung mendatangi rumah warga di sejumlah wilayah. Pemberian bantuan secara door to door dipimpin langsung Komandan Satuan Brimob Polda Jabar Komisaris Besar Asep Saepudin.

Sebanyak 3.500 paket sembako didistribusikan kepada warga, terdiri atas beras, telur, minyak goreng, gula, dan makanan
cepat saji.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), selain Kota Banjarmasin yang akan menerapkan kebijakan PSBB pada 24 April mendatang, tiga daerah lain juga siap menerapkan kebijakan serupa. Ketiga daerah itu ialah Kota Banjarbaru serta Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Pemprov Kalsel siap mendukung pelaksanaan PSBB di empat wilayah tersebut. “Kemarin kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan empat daerah yang siap melaksanakan PSBB. Pemprov Kalsel akan mendukung penerapan PSBB, baik dalam hal pelaksanaan, infrastruktur, maupun dukungan dana,” kata Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel Abdul Haris Makkie.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, memasrahkan biaya pelaksanaan PSBB kepada Pemprov Jawa Tengah jika enam kabupaten dan satu kota di wilayah Solo Raya harus melaksanakan kebijakan itu.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surakarta, Ahyani, menjelaskan pihaknya tidak memiliki dana untuk pelaksanaan PSBB. Dana yang dimiliki Pemkot Surakarta saat ini hanya untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp49 miliar untuk tiga bulan.

Ia mengakui jumlah warga terinfeksi virus korona baru terus bertambah. Angkanya saat ini telah mencapai 12 orang
dengan perincian 8 dirawat, 2 sembuh, dan 2 meninggal. Namun, lanjutnya, pelaksanaan PSBB membutuhkan dana sangat besar.

Kaji PSBB

Sejumlah daerah kini juga tengah mempertimbangkan untuk melaksanakan PSBB demi menekan penyebaran virus korona. Daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Jateng; Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang, Jabar; serta Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng.

Sementara itu, Pemerintah Kota Cirebon, Jabar, belum berencana melaksanakan PSBB. Meski demikian, penjagaan di lingkungan RT dan RW ditingkatkan. Terkait dengan rencana PSBB di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah disetujui Kementerian Kesehatan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji menginstruksikan seluruh personel jajarannya untuk tegas terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Di situasi seperti ini kami akan melakukan tindakan tegas, tembak di tempat, terukur,” tandasnya. (Tim/N-1)