Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, hingga saat ini belum akan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini, kata Gubernur, Rabu, karena jumlah kasus Covid-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
Ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan bupati/wali kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan Covid-19 pada Rabu (8/4) di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta.
''Kami bersama kabupaten dan kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,'' kata Sri Sultan.
Sri Sultan lebih lanjut mengatakan pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi PSBB itu sendiri. Dikatakannya, pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa.
''PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,'' ujar Sri Sultan.
Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, Sri Sultan meminta semua pihak dapat mulai melakukan persiapan, sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan dengan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIY saat ini, lanjutnya, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja.
''Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok. Kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,'' imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan pun menegaskan masyarakat DIY harus tetap mampu menjadi subjek dalam upaya pencegahan penyebaran CoViD-19.
Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.
''Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,'' harap Sri Sultan.
Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk melakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan Covid-19.
Sementara Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, para bupati dan wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. ''Dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB,'' kata Sekda. (AU/OL-10)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved