Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DAMPAK wabah virus korona di Provinsi Bangka Belitung, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriyadi mengatakan saat ini sudah ada 1.559 pekerja di sektor informal yang di-PHK dan dirumahkan tanpa gaji. Mereka telah mendaftarkan untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja.
"Yang sudah mendaftarkan Kartu Pra Kerja 1.559 orang tersebar di 56 perusahaan," kata Harrie, Selasa (7/4).
Ia merincikan 1.559 pekerja tersebut terdiri dari 221 orang di-PHK dan 1338 orang yang dirumahkan baik perusahaan umum, hotel maupun restoran. Ia menyebutkan 56 perusahaan yang sudah mendaftar Kartu Pra kerja tersebar di 6 kabupaten/1 Kota.
"Paling banyak yang mendaftar Kartu Pra Kerja di Pangkalpinang, yakni ada 607 orang," kata Harrie.
Menurutnya jumlah orang yang akan dirumahkan maupun PHK akan bertambah karena di Babel saat ini ada 1500 perusahaan. Dia memgasumsikan pekerja yang mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja bisa mencapai 25.000 orang.
baca juga: Ratusan Pemudik dan ABK KM Lambelu Diperiksa di Tengah Laut
Ia mengimbau kepada pekerja yang dirumahkan dan di-PHK yang ingin mendaftar Kartu Pra Kerja agar mendaftar secara online melalui Disnaker kabupaten/kota atau provinsi dengan mencantumkan no KTP dan NIK, serta nomor telepon. Sedangkan pekerja di sektor UMKM untuk pendaftaran Kartu Pra Kerja bisa langsug ke Dinas Koperasi kabupaten/kota.
Harrie menegaskan bantuan dalam Kartu Pra kerja bagi pekerja yang dirumahkan dan PHK bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan pelatihan selama 4 bulan. (OL-3)
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada 2045, diproyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia akan mencapai 233 juta, dan berdasarkan data dari A.T. Kearney (2023) disebutkan bahwa 50% tenaga kerja Indonesia perlu dilatih.
Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja yang berguna untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah (PNS) maupun swasta yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan.
Peserta dapat mengikuti pelatihan baik secara daring maupun campuran antara pelatihan daring dan langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022.
Dari 115 juta pendaftar, terangnya terdapat 84 juta orang terverifikasi dan yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
Platform ini mengusung program pelatihan bagi para individu pencari kerja dan pelaku UMKM dengan dukungan lebih dari 500 pelatihan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved