Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai melaksanakan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 4 provinsi rawan di Sumatra meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Secara keseluruhan pada awal April ini patroli terpadu dilaksanakan di 97 desa rawan karhutla se-Sumatra. Khusus untuk Provinsi Riau, Patroli Terpadu akan beroperasi di 32 posko dengan jangkauan 64 desa rawan kebakaran hutan dan lahan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang mengatakan meningkatnya intensitas karhutla pada awal 2020 di Sumatra khususnya Provinsi Riau dan Sumatra Utara harus segera direspon dengan upaya pencegahan yang lebih intensif.
"Tim patroli terpadu ini akan diterjunkan di desa-desa rawan karhutla sehingga segera mendeteksi secara dini setiap karhutla di lapangan dan akan segera langsung menanggulangi kebakaran yang terjadi dengan peralatan yang dibawanya," kata Basar, Kamis (2/4).
Dia menjelaskan, strategi pengendalian karhutla mengalami perubahan dengan memprioritaskan upaya pencegahan dan pemadaman secara dini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla di tingkat tapak, salah satunya adalah melalui Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla. Patroli Terpadu adalah salah satu upaya penting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan melibatkan peran serta para pihak meliputi Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Dia mengungkapkan, maksud kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mensinergikan para pihak untuk melakukan pemantauan di tingkat tapak terutama di desa-desa rawan karhutla. Sedangkan tujuannya adalah melakukan deteksi dini pada areal rawan kebakaran, melakukan sosialisasi pencegahan, melakukan pemadaman dini, serta mewujudkan kehadiran unsur pemerintah di tingkat tapak.
Patroli terpadu, lanjutnya, merupakan implementasi Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Karhutla 2020 untuk memprioritaskan pencegahan dan melihat potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah rawan.
"Tim patroli akan mendatangi masyarakat desa pada berbagai kesempatan. Pesan dan ajakan untuk mencegah karhutla disampaikan melalui aksi anjangsana ke rumah, kebun, ladang, warung, bahkan masyarakat desa yang mereka temui di rute patroli mereka," jelas Basar.
baca juga:
Sementara Koordinator Manggala Agni Riau Edwin Putra mengatakan launching patroli terpadu di Riau dilaksanakan secara serentak di 4 Markas Daops Manggala Agni yang dipimpin oleh masing masing Kepala Daops.
"Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Riau, seluruh Tim Patdu (patroli terpadu) kita bekali dengan APD dan wajib menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19 guna menjamin kesehatan seluruh personil dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.(OL-3)
MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatra, Ditjen Gakkumhut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatra
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Efikasi masyarakat dan norma kelompok terbukti lebih berpengaruh terhadap partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibandingkan pendekatan berbasis rasa takut.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved