Alissa Wahid Meminta Pemerintah Jangan Abaikan Nilai Kemanusiaan

KOORDINATOR Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh  atau yang karib disapa Alissa Wahid, meminta pemerintah lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan terkait pro-kontra pemulangan anak-anak eks IS (Islamic State) ke Indonesia.

"Jadi pemerintah jangan terburu-buru karena ini berkaitan dengan nasib anak-anak di bawah umur," kata Alissa Wahid usai menjadi pembicara dalam bedah buku Sang Kosmopolit di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemarin.

Menurut putri pertama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, dalam membuat kebijakan terkait anak-anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah tidak bisa mengeneralisir dengan mereka yang sudah dewasa. "Masih ada peluang bagi mereka untuk berubah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan pemerintah tidak berencana memulangkan sekitar 689 WNI yang diduga menjadi petempur teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) di beberapa negara. Namun pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak usia di bawah 10 tahun.

Menurut Alissa, pemerintah bisa menggunakan kebijakan formal bagi eks ISIS yang dewasa, yakni ketika seorang warga negara telah melepaskan kewarganegaraannya, negara sudah tidak memiliki kewajiban kepada warga itu. "Namun untuk anak-anak, ada konteks kemanusiaannya. Saya meyakini masih bisa ada perubahan bagi mereka," imbuh Alissa.

Proses deradikalisasi dengan metode dan strategi yang sungguh-sungguh, lanjut Allisa, bisa mengubah pemahaman dan prilaku anak-anak tersebut dan banyak sekali kasus yang mereka bisa berubah. "Mungkin bisa dibuat skema misalnya seperti ada lapas anak," imbuhnya.

Dan yang lebih penting, lanjut Alissa adalah proses menuju keputusan apakah memulangkan atau tidak memulangkan anak-anak tersebut. "Jadi jangan buru-buru supaya pertimbangannya lebih lengkap karena ini terkait dengan anak-anak," katanya. (OL-12)