Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PROYEK pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai persiapan pemindahan ibu kota negara mencapai sekitar Rp800 miliar.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang saat dihubungi di Penajam, Senin, mengatakan anggaran pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Anggaran pembangunan Bendungan Sepaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota negara baru itu dari APBN mencapai kurang lebih Rp800 miliar," ungkapnya.
Anggaran itu terbagi untuk pembebasan lahan sekitar Rp200 miliar dan sekitar Rp600 miliar untuk konstruksi tubuh bendungan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya akan melakukan pembebasan lahan lokasi pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dalam tiga tahun.
"Pembebasan lahan untuk tubuh Bendungan Sepaku mulai dilaksanakan Februari 2020, kemudian pembebasan lahan areal genangan dilakukan bertahap selama tiga tahun," jelas Nicko Herlambang.
Luasan lokasi pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut mencapai sekitar 378 hektare, terdiri dari 36 hektare untuk tubuh bendungan dan luas genangan sekitar 342 hektare.
Surat penetapan lokasi pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku telah ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada 20 Desember 2019.
Sedikitnya sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku yakni, Desa Sukomulyo, Argomulyo dan Desa Tengin Baru masuk dalam proyek pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih yang memiliki daya tampung 11,6 juta meter kubik dengan debit 2,4 meter kubik per detik tersebut.(OL-4)
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved