Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BUPATI Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Nikson Nababan mengklaim serapan APBD 2019 mencapai 90,75% dan realisasi belanja 84,98%. Pencapaian tersebut cukup baik dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di daerah yang dipimpinnya
"Walaupun demikian masih perlu pembenahan untuk beberapa hal pada tahun 2020. Seperti percepatan proses pengadaan barang dan jasa, percepatan penyusunan regulasi untuk mendukung percepatan proses penyaluran dana seperti kegiatan yang diprogramkan untuk Dana Desa," ujarnya, Senin (23/12/2019).
Sebelum dana tersebut ditransfer oleh pemerintah pusat, pihaknya terlebih dahulu mempersiapkan peraturan-peraturan daerah yang ditentukan oleh pusat. Selanjutnya dana transfer atau dana perimbangan dari pusat tahun 2020 berbasis pelaporan, sehingga pada awal tahun, Pemkab Tapanuli Utara, akan mempersiapkan laporan kepada pemerintah pusat terkait pencairan dana transfer yang akan dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada APBD 2020.
"Secara umum, program kegiatan (serapan anggaran) pada tahun 2019 berjalan dengan hasil yang memuaskan. Pencapaian tersebut terwujud atas kerja keras oleh seluruh Organisasi Perangkad Daerah (OPD) se Kabupaten Tapanuli Utara, demi terwujudnya visi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
baca juga: Bupati Klaten Minta FPBI Perkuat Kebhinekaan
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Pakapahan berharap kerja keras yang sudah dilakukan penkab bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
"Tapanuli Utara akan menjadi daerah yang maju," harapnya. (OL-3)
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved