Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEADILAN sosial harus didorong menjadi lokomotif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sebab, tolok ukur keadilan sosial akan lebih jelas, apalagi saat sekarang masih terjadi kesenjangan.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Banyumas Djadjat Sudrajat dalam diskusi 'Urgensi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda mewujudkan Indonesia Sejahtera' yang diselenggarakan oleh Pusat Perlindungan Sumber Daya Masyarakat (Prisma) di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12).
"Saat sekarang merupakan era implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, ada era pertumbuhan, penggalian dan perumusan. Dalam melakukan implementasi, maka keadilan sosial seharusnya menjadi penggerak utama," tegas Djadjat.
Menurut anggota DPRD dari Partai NasDem tersebut, keadilan sosial diibaratkan sebagai lokomotif untuk penggerak sila-sila lainnya. Sebab, keadilan sosial merupakan sesuatu yang terukur.
"Memang ada sila ketuhanan, tetapi itu sifatnya privat. Demikian juga dengan kemanusiaan. Jadi, saya kira, keadilan sosial dapat menjadi penggerak utama atau lokomotif dalam mengimplementasikan Pancasila," ujarnya.
Maka dari itu, pembangunan harus berorientasi pada keadilan sosial. Pasalnya, jika keadilan tidak hadi prioritas, maka dapat memunculkan persoalan.
Baca juga: Masih Ada Daerah dengan Cakupan Imunisasi Rendah
"Kalau keadilan sosial tidak jadi prioritas pembangunan, maka akan menjadi problem. Dalam konteks ini, maka prioritas untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi hal utama, agar persatuan lebih dapat direkatkan lagi," kata dia.
Djadjat berharap, kaum milenial juga harus bersikap adil dari lingkup yang paling dan nantinya berkembang ke lingkup yang lebih besar. Ia juga menyarankan kepada generasi milenial untuk lebih banyak membaca, dengan meningkatkan literasi. Apalagi, saat sekarang dengan adanya media sosial yang masif, tentu membutuhkan pemilahan.
"Informasi yang begitu banyak, dibutuhkan pemilahan, mana yang dibutuhkan dan tidak. Media sosial memang berbeda dengan media mainstream. Sebab, media sosial tidak membutuhkan verifikasi. Karena itulah, salah satu tantangan generasi milenial adalah literasi media," tambahnya.
Pembicara lain dalam diskusi tersebut, Aan Herdiana, menyoroti soal kurangnya milenial dalam membaca buku.
"Saya lihat, generasi milenial kurang kemauan dan kemampuan dalam membaca. Jangan hanya mengandalkan acuan pada mesia sosial, tetapi membacalah buku. Dengan demikian, maka literasi akan semakin baik," tandasnya. (OL-1)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved