Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEADILAN sosial harus didorong menjadi lokomotif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sebab, tolok ukur keadilan sosial akan lebih jelas, apalagi saat sekarang masih terjadi kesenjangan.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Banyumas Djadjat Sudrajat dalam diskusi 'Urgensi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda mewujudkan Indonesia Sejahtera' yang diselenggarakan oleh Pusat Perlindungan Sumber Daya Masyarakat (Prisma) di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12).
"Saat sekarang merupakan era implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, ada era pertumbuhan, penggalian dan perumusan. Dalam melakukan implementasi, maka keadilan sosial seharusnya menjadi penggerak utama," tegas Djadjat.
Menurut anggota DPRD dari Partai NasDem tersebut, keadilan sosial diibaratkan sebagai lokomotif untuk penggerak sila-sila lainnya. Sebab, keadilan sosial merupakan sesuatu yang terukur.
"Memang ada sila ketuhanan, tetapi itu sifatnya privat. Demikian juga dengan kemanusiaan. Jadi, saya kira, keadilan sosial dapat menjadi penggerak utama atau lokomotif dalam mengimplementasikan Pancasila," ujarnya.
Maka dari itu, pembangunan harus berorientasi pada keadilan sosial. Pasalnya, jika keadilan tidak hadi prioritas, maka dapat memunculkan persoalan.
Baca juga: Masih Ada Daerah dengan Cakupan Imunisasi Rendah
"Kalau keadilan sosial tidak jadi prioritas pembangunan, maka akan menjadi problem. Dalam konteks ini, maka prioritas untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi hal utama, agar persatuan lebih dapat direkatkan lagi," kata dia.
Djadjat berharap, kaum milenial juga harus bersikap adil dari lingkup yang paling dan nantinya berkembang ke lingkup yang lebih besar. Ia juga menyarankan kepada generasi milenial untuk lebih banyak membaca, dengan meningkatkan literasi. Apalagi, saat sekarang dengan adanya media sosial yang masif, tentu membutuhkan pemilahan.
"Informasi yang begitu banyak, dibutuhkan pemilahan, mana yang dibutuhkan dan tidak. Media sosial memang berbeda dengan media mainstream. Sebab, media sosial tidak membutuhkan verifikasi. Karena itulah, salah satu tantangan generasi milenial adalah literasi media," tambahnya.
Pembicara lain dalam diskusi tersebut, Aan Herdiana, menyoroti soal kurangnya milenial dalam membaca buku.
"Saya lihat, generasi milenial kurang kemauan dan kemampuan dalam membaca. Jangan hanya mengandalkan acuan pada mesia sosial, tetapi membacalah buku. Dengan demikian, maka literasi akan semakin baik," tandasnya. (OL-1)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved