Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk tahun 2019 ini terjun bebas jika dibandingkan 2017 dan 2018. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Tarmin AB usai menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi penguatan IDI di Provinsi Babel, di Hotel Bangka City Pangkalpinang, Rabu (4/12/2019).
Tarmin mengatakan sejak tahun 2017 hingga 2018 angka IDI Babel selalu masuk 10 besar nasional karena bertengger di urutan 2 dan 4. Namun ditahun 2019 ini turun ke urutan 19.
"Setiap tahun biasanya angka IDI kita selalu 10 besar, tapi 2019 ini turun ke urutan 19 dari 34 Provinsi," kata Tarmin.
Untuk itu, menurut Tarmin akan melakukan evaluasi apa yang menyebabkan IDI Babel turun.
"Kita berharap kedepanya IDI ini kembali masuk 10 besar nasional," harapnya.
Ia mengaku memang angka IDI ini tidak bisa tetap selalu naik turun. Namun naik turunya jangan sampai terlalu jauh seperti tahun ini di urutan 19.
"Memang biasanya naik, turun tapi kalau bisa di 10 besar nasional," harap Tarmin.
baca juga: Pemkab Bangka Luncurkan Aplikasi Buku Tamu dan Kependudukan
Ia menambahkan salah satu faktor indikator turunya IDI ini adalah aksi atau demo.
"Bisa juga karena faktor demo atau aksi, tapi itu kalau terjadi anarkis. Kalau sesuai aturan tidak mempengaruhi," tegasnya.
Rapat Evaluasi IDI di Hotel Bangka City dihadiri pakai IDI Prof Syarif Hidayat dan perwakilan BPS Provinsi Bangka Belitung.(OL-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved