Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk tahun 2019 ini terjun bebas jika dibandingkan 2017 dan 2018. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Tarmin AB usai menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi penguatan IDI di Provinsi Babel, di Hotel Bangka City Pangkalpinang, Rabu (4/12/2019).
Tarmin mengatakan sejak tahun 2017 hingga 2018 angka IDI Babel selalu masuk 10 besar nasional karena bertengger di urutan 2 dan 4. Namun ditahun 2019 ini turun ke urutan 19.
"Setiap tahun biasanya angka IDI kita selalu 10 besar, tapi 2019 ini turun ke urutan 19 dari 34 Provinsi," kata Tarmin.
Untuk itu, menurut Tarmin akan melakukan evaluasi apa yang menyebabkan IDI Babel turun.
"Kita berharap kedepanya IDI ini kembali masuk 10 besar nasional," harapnya.
Ia mengaku memang angka IDI ini tidak bisa tetap selalu naik turun. Namun naik turunya jangan sampai terlalu jauh seperti tahun ini di urutan 19.
"Memang biasanya naik, turun tapi kalau bisa di 10 besar nasional," harap Tarmin.
baca juga: Pemkab Bangka Luncurkan Aplikasi Buku Tamu dan Kependudukan
Ia menambahkan salah satu faktor indikator turunya IDI ini adalah aksi atau demo.
"Bisa juga karena faktor demo atau aksi, tapi itu kalau terjadi anarkis. Kalau sesuai aturan tidak mempengaruhi," tegasnya.
Rapat Evaluasi IDI di Hotel Bangka City dihadiri pakai IDI Prof Syarif Hidayat dan perwakilan BPS Provinsi Bangka Belitung.(OL-3)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved