Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLITISI PDIP, Aria Bima tidak setuju dengan usulan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR. Dia menyebut hal itu sebagai sebuah kemunduran. Pernyataan itu ditegaskannya di sela-sela Sosialisasi 4 Pilar Bersama Komunitas Bale Rakyat Aria Bima di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (1/12/2019).
"Saya kira tidak ada yang setuju itu. Koq tiba-tiba muncul," tukas Wakil Ketua Komisi VI tersebut.
Aria Bima meminta alasan yang melatarbelakangi usulan yang menuai pro dan kontra itu dikaji kembali. Ia berharap jangan sampai kesalahan yang terjadi pada pemilihan presiden lalu kemudian diartikan bahwa Indonesia belum siap melaksanakannya.
"Pemilihan langsung salah sedikit biasa, tapi jangan mundur. Pemilihan presiden kembali oleh MPR adalah kemunduran," tegasnya.
baca juga: Khofifah Panggil Pelatih Senam Menuduh Atletnya Tidak Perawan
Agar kesalahan pada pemilihan presiden langsung lalu tidak terulang, fungsi pengawasan dan aturan main harus diperkuat. Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dibandingkan demokrasi, karena Indonesia bukan penganut demokrasi liberal. Dia menambahkan, biaya politik dalam berdemokrasi memang mahal. Akan tetapi, itu merupakan cara terbaik untuk mencegah oligarki dan orang busuk menjadi pemimpin. (OL-3)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved