123 Ribu Warga Miskin Sidoarjo belum Terima Kartu Sehat

SEBANYAK 123 ribu warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga saat ini masih belum dimasukkan dalam daftar penerima Kartu
Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini karena masih ada pembaruan dan penyesuaian data penerima KIS di Kabupaten Sidoarjo yang ditargetkan selesai semua tahun ini.

Distribusi KIS di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dilakukan sejak Januari lalu. Namun masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima KIS, ternyata belum dimasukkan dalam data sebagai penerima.

Berdasarkan data di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo, sedikitnya terdapat 123 ribu warga miskin masih
belum menerima KIS yangmerupakan program Presiden Jokowi ini.

Jumlah tersebut berasal dari eks Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebanyak 41 ribu orang dan warga miskin lainnya yang belum masuk Jamkesda sebanyak 82 ribu.

Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo sudah menginventaris data tersebut, namun untuk mendapatkan KIS masih dalam proses sehingga mebutuhkan waktu. Sebab, harus ada koordinasi antara Dinsosnaker dengan Kementerian Sosial serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Meski angka calon penerima KIS sudah diperoleh, kami tetap akan melakukan verifikasi data maksimal yang dilakukan setiap enam bulan sekali," kata Kepala Bidang Sosial Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo Wiyono, Rabu (3/2).

Menurut Wiyono, hal ini dilakukan untuk mengetahui angka riil calon penerima KIS. Sebab ada kemungkinan warga penerima kis yang dicoret, karena sudah dianggap mampu alias tidak miskin lagi.

Sementara pihak BPJS Cabang Sidoarjo mengaku sudah seratus persen mendistribusikan KIS. Namun pihak vendor yang bekerja sama dengan BPJS baru menargetkan menyelesaikan distribusi seluruh kartu KIS pada akhir Februari ini.

"Kalau soal data penerima KIS, itu kami peroleh dari Kementerian Sosial," kata Kepala Cabang BPJS Sidoarjo dr Dwi Hesti.

Dari total jumlah warga Sidoarjo sebanyak dua juta jiwa lebih, ada sekitar 420 ribu jiwa merupakan warga penerima KIS. Pengiriman KIS dilakukan sejak Januari lalu lewat jasa pengiriman swasta dan tanpa dipungut biaya. (OL-4)