Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
NORMALISASI sungai di beberapa wilayah pantura Jawa Tengah belum rampung. Padahal normalisasi ini diharapkan bisa mengendalikan banjir saat wilayah itu memasuki musim penghujan. Rata-rata sungai yang dinormalisasi saat ini, seperti Banjir Kanal Timur (BKT) dan Tenggang (Semarang), Sungai Sayung dan Dombo (Demak), Sungai Juwana (Pati) selain mengalami pendangkalan akibat sendimentasi, juga alih fungsi lahan di bantaran sungai. Saat ini banyak bangunan liar berada di bantaran daerah aliran sungai.
Seperti Banjir Kanal Timur Semarang saat ini baru memasuki tahap kedua dengan anggaran digelontorkan Rp77 miliar. Pengerjaannya mulai dilaksanakan di ujung Jembatan Majapahit hingga Tambaklorok, Semarang yang diperkirakan rampung pada Desember 2020.
"Kendala utama normalisasi ini adalah pemindahan rumah dan bangunan warga yang ada di bantaran sungai tidak kunjung selesai," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziyanto, Rabu (13/11/2019).
Selain itu normalisasi Sungai Sayung, Demak pada tahap pertama juga belum tuntas 100%. Selain pelebaran sungai belum maksimal dengan menyisakan tanah di pinggiran kanan dan kiri dan belum sampai ke muara Pantai Mor.
"Normalisasi baru sampai Desa Bedono. Rencana tahun depan baru dilanjutkan hingga muara," kata Jafar,52, warga Sayung, Demak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho mengatakan telah menginstruksikan semua pihak baik warga maupun instansi terkait untuk menjaga dan membersihkan sungai menjelang musim hujan.
"Saya sudah instruksikan ke camat dan lurah agar warganya bersihkan sungai dari sampah, seperti Sungai Tuntang dan Jragung hulu ada di daerah lain. Jika di hulu Kabupaten Semarang hujan, maka Demak yang terkena banjir," ujar Agus Nugroho.
Sedangkan normalisasi di Sungai Juwana, Kabupaten Pati menelan anggaran hingga Rp100 miliar terus dikebut. Molornya pelaksanaan pengerukan sungai akibat terhalang sedimentasi tinggi. Penyebabnya terhalang bangkai dan parkir kapal yang belum disingkirkan.
baca juga: Tren Pilkada 2020 di Cianjur Cenderung Turun
Kepala BBWS Pemali Juwana, Ruhban Ruzziyanto mengatakan janji Pemkab Pati untuk menyingkirkan bangkai kapal ikan tidak kunjung dilakukan. Sehingga ketika pelaksanaan dilakukan menjadi hambatan karena kapal keruk tidak dapat menjangkau secara maksimal.
"Pelaksana kerahkan dua kapal keruk dan bekerja siang malam agar normalisasi cepat selesai. Saat musim hujan dapat menampung volume air," imbuhnya.
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan masih ada siswa korban bencana banjir Aceh yang belajar di tenda pengungsian.
BENCANA banjir dan 18 titik longsor melanda Kabupaten Jepara, sebanyak 1.445 keluarga ( 3.522 jiwa) warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
mitigasi bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku serta penguatan kesiapan mental masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved