Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERHATI masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo membagi hak partisipasi (participating interest/PI) 10% terkait ekplorasi migas Blok Masela antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Ferdi mengatakan presiden memberikan 5% hak partisipasi tersebut kepada NTT, dan 5% lagi diberikan kepada Maluku.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi atas pembagian yang sama rata, meski NTT baru akan menikmatinya mulai 2025," kata Ferdi Tanoni saat dihubungi Media Indonesia, Jumat(1/11).
Menurutnya, Maluku tidak bisa mengklaim seluruh hak partisipasi tersebut karena Blok Masela berada di cekungan Laut Timor, atau di luar wilayah Maluku maupun wilayah NTT. Lokasi Blok Masela berjarak sekitar 300 kilometer dari Saumlaki, Maluku dan 800 kilometer dari NTT, atau di luar kewenangan kedua provinsi.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, hak pengelolaan wilayah laut untuk setiap provinsi hanya mencapai 12 mil, sedang letak Blok Masela lebih dari 12 mil," ujarnya.
Menurut Ferdi, ia mulai mengajukan usulan pembagian hak partisipasi tersebut kepada pemerintah pusat sejak 2012.
"Kemudian usulan saya ini diangkat oleh mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan dirapatkan bersama presiden sehingga hasilnya adalah berupa Keputusan Presiden RI saat ini," ujarnya.
Sesuai amanat Deklarasi PBB tanggal 13 September 2007, hak-hak masyarakat adat sedunia telah diakui eksistensinya. Sehingga sangat wajar jika semua perusahaan minyak yang beroperasi di Blok Masela maupun di Laut Timor harus memberikan saham minimal 10% kepada masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan.
baca juga: Hujan Perdana Mulai Guyur Lembata
Blok Masela digarap oleh perusahaan minyak Royal-Shell Belanda dan Inpex yang berbasis di Jepang dengan nilai investasi sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun untuk mengembangkan blok kaya minyak dan gas tersebut. Penulis buku Skadal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta ini mengatakan pengelolaan Blok Masela haruslah dilakukan di darat mengingat pentingnya menumbuh kembangkan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. (OL-3)
Sikap tegas tersebut sebagai peringatan kepada kontraktor Blok Masela supaya tidak semaunya sendiri menjalankan proyek strategis nasional (PSN) itu.
perlu ada sinergi yang baik antar kementerian/lembaga dan stakeholder untuk menciptakan iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas) Indonesia menarik di mata investor
SKK Migas menjaring calon pembeli gas alam cair (LNG) karena adanya besarnya potensi gas di Blok Masela, Maluku.
Berbagai perusahaan migas di Asia Tenggara juga mengakui keandalan SDM Pertamina. Termasuk Petronas, Vietnam Oil, dan perusahaan migas Thailand.
Perjanjian jual beli ditandatangani pada 25 Juli 2023 dan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengalihan PI diperoleh pada 4 Oktober 2023
Adapun skema pengoperasian blok tersebut kombinasi antara offshore atau di laut lepas dan onshore atau pekerjaan di daratan hingga daerah garis pantai untuk eksplorasi minyak dan gas bumi.
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Itu tercermin dari total laba bersih yang mencapai US$817,6 juta atau setara Rp13,4 triliun di 2024.
PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved