Masyarakat Cianjur Menanti Gebrakan Wakil Rakyat

MASYARAKAT Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menanti gebrakan-gebrakan yang bakal dilakukan para wakil rakyat mereka di DPRD pascapelantikan dan pengambilan sumpah jabatan unsur pimpinan definitif, pekan lalu. Tugas pokok dan fungsi yang mereka emban pada periode lima tahun ke depan tentu cukup menantang.

"Dari 50 anggota DPRD terpilih, sebanyak 23 orang di antaranya merupakan wajah baru. Mayoritas usia mereka pun masih relatif muda. Ini tentu harus jadi penyemangat agar DPRD Kabupaten Cianjur bisa menjalankan trifungsi mereka sebagai kontroling, budgeting, dan legislasi yang melahirkan aturan-aturan untuk keberpihakan terhadap masyarakat," tegas Ketua Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh), Yana Nurjaman kepada Media Indonesia, Rabu (25/9).

Yana menilai, disadari ataupun tidak, hampir 13 tahun terakhir, DPRD Kabupaten Cianjur nyaris tanpa kekuatan. Selama ini parlemen terkesan berada di bawah hegemoni dan terkesan ada kooptasi pihak eksekutif.

"Trifungsi parlemen nyaris lumpuh. Terkesan tidak berdaya guna," tutur Yana.

Sejatinya, lanjut Yana, parlemen saat ini bisa memperkuat peran dan fungsi agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi pemerintah yang baik merupakan isu paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

"Jika ini berjalan dengan baik, maka demokrasi pun bisa sinergis," ucap Yana.

Yana tak berharap rendahnya kinerja dan lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cianjur terhadap eksekutif akhirnya memunculkan penilaian buruk masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat ini secara keseluruhan.

Elite politik yang diberikan amanat masyarakat untuk mengelola aspirasinya, seharusnya memberikan contoh dan teladan. Bukan sebaliknya malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, bahkan melakukan pelanggaran hukum secara berjamaah.

"DPRD harus menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, merusak dan mengondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku atau melakukan kolusi dalam penyusunan anggaran agar menguntungkan diri dan
kelompoknya," bebernya.

baca juga: Pertamina Lepasliarkan Kukang Jawa

Namun Yana meyakini komposisi anggota DPRD Kabupaten Cianjur sekarang bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat Cianjur. Setidaknya, kata dia, dugaan praktik kooptasi parlemen oleh eksekutif bisa berakhir. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengatakan kepentingan masyarakat harus di atas segala-galanya. Artinya, butuh kerja sama dari semua anggota parlemen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cianjur lebih baik ke depan.

"Memang berat. Tapi ketika saya sendiri diamanatkan Partai Gerindra memimpin DPRD Kabupaten Cianjur, tidak ada yang berat. Intinya, semua harus bergerak untuk mengakomodir aspirasi masyarakat," tegas Ganjar. (OL-3)