Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN RI menambah jumlah tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan. Tersangka perorangan berjumlah 296 orang yang ditangani delapan kepolisian daerah. Sembilan perusahaan juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.
"Polda Riau 58 orang, kemudian tambahan Polda Aceh 1 orang, Polda Sumatra Selatan 25 orang, Polda Jambi 20 orang, Polda Kalimantan Selatan 21 orang, Polda Kalimantan Tengah 79 orang, Polda Kalimantan Barat 68 orang, dan Polda Kalimantan Timur 24 orang," papar Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
"Tersangka koorporasi Bareskrim ialah PT AP, Polda Riau PT SSS, Polda Sumsel PT HBL, Polda Jambi PT MAS, Polda Kalsel ada dua, PT MIB dan PT BIT, Polda Kalteng PT PGK, Polda Kalbar PT SAP dan PT SIS," tambahnya.

KLHK/Mabes Polri
Dedi menyebut Polda Kalimantan Tengah juga sudah melakukan penyelidikan terhadap 33 perusahaan yang semuanya sudah disegel. Hukuman yang akan diterapkan mencakup banyak pasal, misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Kehutanan, serta UU konvensional KUHP.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan penanganan karhutla di lahan gambut tidak mudah. Butuh upaya untuk mengembalikan karakter lahan gambut yang basah atau rawa gambut agar bencana asap tidak terus berulang.
Diakui Doni, upaya menanggulangi karhutla di lahan gambut sejauh ini tidak efektif, termasuk TMC yang juga tidak memberikan dampak signifikan.
"Water bombing ternyata tidak begitu efektif karena banyak lahan yang sudah disiram dengan heli, tapi secara keseluruhan api belum padam," ujar Doni.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah mencabut izin penguasaan lahan pelaku karhutla. Tjahjo juga telah mengirimkan radiogram berisi imbauan kepada kepala daerah yang wilayahnya terjadi karhutla untuk tidak bepergian keluar daerah.
Di Riau, Gubernur Syamsuar kemarin menetapkan status darurat pencemaran udara terkait dengan kabut asap hingga 30 September. Pihaknya kini menyiapkan 14 posko dan lokasi evakuasi bagi masyarakat.
Kabut asap juga telah menyelimuti 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Adapun di Berau, Kalimantan Timur, pengelola Center Orangutan Protection atau COP Borneo mempersiapkan evakuasi bagi belasan orang utan yang terdampak karhutla. (*/Sru/Cah/RK/SL/SS/MR/DW/SL/YH/JI/LD/PS/RD/UL/AD/RF/BN/PO/AS/X-11)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved