Plt Bupati Cianjur Daftar Bakal Calon Bupati ke PDIP

PELAKSANA Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, mengembalikan berkas pendaftaran penjaringan bakal calon bupati ke PDI Perjuangan, Rabu (18/9) malam. Dengan begitu, Herman menambah daftar panjang bakal calon yang mendaftar ke partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Sebelumnya, dari tujuh orang yang mendaftar, baru dr Cecep Muhammad Wahyudin (pengusaha muda) dan Brigjen (Purn) Anang Prananto (mantan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat) yang mendaftar bakal calon bupati Cianjur.

"Pak Herman agendanya mendadak saat mengembalikan berkas pendaftaran," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati, kepada wartawan, Kamis (19/9).

PDI Perjuangan membuka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati mulai 1-20 September. Selanjutnya berkas pendaftaran penjaringan bakal calon akan diserahkan ke DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pada Sabtu (21/9).

"Kami melaksanakan penjaringan sesuai mekanisme partai," tandasnya.

Ketua Panitia Pendaftaran Balon DPC PDI Perjuangan, Dadan Sutarmo, menambahkan mekanisme pendaftaran penjaringan bakal calon diatur DPP. Malalui DPD, makanisme itu diserahkan ke setiap DPC di tingkat kota dan kabupaten.

"Kita sudah membuka pendaftaran itu sejak 1-20 September. Kami menerima berkas pendaftaran siapapun orangnya," terang Dadang.

Pada Pileg 2019, PDI Perjuangan mendapatkan lima kursi di DPRD Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu pada Pilkada 2020, PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai politik lainnya.

"Kita tidak bisa mengusung parpol sendiri. Kita butuh koalisi. Nanti dengan siapa dipasangkan calon yang sudah ditentukan dari PDI Perjuangan tergantung koalisi," jelas Dadang.

baca juga: Ratusan Sekolah Belum Cairkan Dana Bos

Dadang menyebutkan siapa figur yang nanti akan diusung PDI Perjuangan, kewenangannya ada di DPD dan DPP. Penentuan itu harus melalui mekanisme yang ditetapkan keputusan partai.

"Nanti juga bakal ada survei dilakukan lembaga yang sudah kami tentukan. Kami akan menggunakan lembaga survei Charta Politika," tandasnya. (OL-3)