Wisata Halal Danau Toba, Nasdem: Lebih Baik Fokus Tangani Narkoba

GUBERNUR Sumatra Utara Edy Rahmayadi diminta fokus ke persoalan yang mendesak ketimbang menciptakan kontroversi dengan rencana membangun kawasan pariwisata halal di daerah Danau Toba.

Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung saat dihubungi dari Medan, Kamis (5/9), menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik, seperti wacana tentang wisata halal di kawasan Danau Toba.

"Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik karena akan jadi problematik," ujarnya.

Dia memandang lebih baik Edy Rahmayadi fokus menyelesaikan masalah-masalah sosial yang lebih mendesak.

Seperti maraknya penyalahgunaan narkoba, masih tingginya angka kemiskinan, makin rendahnya kualitas pendidikan, atau masalah stunting yang masih banyak terjadi di Sumut.

"Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal. Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok," katanya.

Kalaupun Gubsu ingin mengimplementasikan konsep wisata halal, lanjut Martin, pembahasan wacana itu sebaiknya dilakukan dalam rapat tertutup bersama dengan kepala daerah sekawasan Danau Toba dan tokoh-tokoh masyarakat bukannya ke ranah publik.

"Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu?" tanyanya.

Sebelumnya, massa Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) memerotes wacana wisata halal di Danau Toba dengan berdemonstrasi ke kantor Gubernur.

Mereka menilai konsep itu rentan membuat masyarakat antaraagama yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis di kawasan Danau Toba, menjadi terusik.

Mereka menyarankan agar Gubsu lebih fokus menjaga kelestarian Danau Toba dari tindakan-tindakan perusakan dan pencemaran. Khususnya menindak perusahaan-perusahaan yang selama ini diduga kuat menyebabkan pencemaran air dan perusakan lingkungan di Danau Toba.

Konsep Wisata Halal yang akan dilakukan Pemprov Sumut dipastikan tidak akan
menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba, termasuk aktivitas
peternakan babi masyarakat setempat.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Muchlis mengatakan, secara prinsip, wisata halal yang diinginkan pemprov adalah konsep yang berjalan berdampingan dengan karifan lokal.

"Tidak ada pelarangan mengenai babi atau hal lainnya," tegas dia.

Baca juga: Wacana Wisata Halal Labuan Bajo Ditolak

Muchlis menjelaskan, konsep wisata halal yang dimaksud Pemprov Sumut adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan yang datang ke kawasan Danau Toba. Dan konsep ini akan dijalankan beriringan dengan kearifan lokal tanpa saling menghilangkan atau bersaing.

Sehingga, lanjut dia, berbeda dengan konsep wisata syariah. Wisata halal, sambung dia, sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, bukan meniadakan kearifan lokal.

Konsep itu, lanjut dia, sudah bergulir sejak lama untuk mengakomodasi kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba.

Konsep ini pun diimplementasikan untuk mengambil pasar yang sedang tumbuh saat ini, yakni wisata halal. Pada 2018, jumlah wisatawan muslim mancanegara mencapai 140 juta orang.

Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2019, pada 2026 diperkirakan angka tersebut akan bertambah lebih besar menjadi 230 juta. Diperkirakan juga, pemasukan dari wisatawan muslim mencapai US$ 300 juta.

Terlebih, wisatawan asing yang datang ke Indonesia dari kawasan regional sejauh ini adalah warga Malaysia. Begitu juga dengan Danau Toba, sebanyak 55% pengunjung warga asing berasal dari negeri jiran.

Selama ini, lanjut Muchlis, sudah ada fasilitas untuk wisatawan muslim di Danau Toba. Namun fasilitas (amenitas) tersebut belum mencukupi jika mengacu pada target 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang dicanangkan pemerintah. (X-15)