SEJAK memimpin Desa Balauring, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, tahun 2015, Kepala Desa bernama Syarif Pati Peilohi bertekad membenahi infrastruktur jalan, air dan listrik di desanya.
Ketika, kran keuangan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dibuka seluas-luasnya bagi desa, Syarif pun membulatkan tekad membenahi infrastruktur. Selain menggunakan dana desa, ia berupaya mencari pembiayaan dari pos lain, baik dari APBD II dan Provinsi. Komunikasi lintas sektor pun dijalankannya.
Serentetan program mulai digeber dari bidang pemerintahan yakni penguatan aparatur pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar air, jalan rabat, pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan penguatan BUMDes, pembentukan kelompok dan penguatan kelompok baik nelayan, pertanian maupun produksi perikanan.
Oleh pemerintah Kabupaten Lembata, Desa Balauring ditetapkan sebagai desa Ikan Tuna. Penetapan Desa Tematik itu mendorong Kades mengajak kelompok nelayan untuk memproduksi kerupuk ikan tuna, abon ikan tuna dan kuliner tuna, soto tuna dan bakso tuna.
Syarif yang beristerikan Ira Yuanita itu memiliki tiga putri yakni Akila Zakia, Raisa Aska, Nakia Azmi. Ia bertekad menggunakan dana desa untuk memajukan wilayahnya.
"Saat ini, seluruh jalan di dalam Desa Balauring sudah dirabat semuanya. Melalui bantuan pemerintah kabupaten dan provinsi, kami juga membenahi pelabuhan yang menghubungkan Desa Balauring dengan wilayah luar Lembata antara lain Alor, Makasar dan Kupang. Selain itu kami juga berhasil membangun Jetty tempat pera nelayan menambatkan perahunya usai melaut. Di kampung nelayan ini sekaligus kami tata menjadi kampung warna warni agar menarik dipandang mata dan menarik wisatawan," ujar Syarif Pati Peilohi.
Baca juga: BUMDes Kewalahan Terima Orderan Batik
Berkat kerja kerasnya, Desa Balauring yang memiliki 560 kk dengan total 2.265 jiwa dan ditetapkan sebagai satu-satunya desa maju di Kabupaten Lembata, NTT. Walaupun Kepala Desa mengaku belum membentuk BUMDES, namun ia telah menginvestasikan dana desa untuk membiayai produksi kerupuk ikan tuna, abon ikan tuna dan kuliner tuna lainnya. Sementara, ada 10 orang tenaga kerja yang diserap.
"Dana desa baru menyentuh infrastruktur. Kami juga melakukan pemberdayaan kelompok ibu-ibu yang mengelola panganan berbahan dasar tuna. Belum ada BUMDes. BUMDes dalam perencanaan untuk dibentuk. Banyak kelompok seperti kelompok nelayan dan pertanian yang intervensi anggaranya dari APBD kabupaten dan bantuan provinsi. Desa tidak membiayai armada tangkap. Desa hanya mensupport modal usaha dan alat produksi yang belum dikasih pemda," terangnya.
Syarif berencana melakukan penyertaan modal kepada kelompok usaha Ikan Tuna, namun karena infrastruktur dasar belum memadai, pihaknya berkonsentrasi ke Infrastruktur.
"Kami mau sertakan modal untuk BUMDES, hanya infrastruktur dasar kami yang harus ditingkatkan seperti air minum, rabat jalan dan Lorong serta infrastruktur lain seperti pelabuhan, jetty lain-lain. Tahun 2020 kami akan sertakan modal kepada kelompok ikan tuna, sehingga semua jenis usaha berkaitan dengan ikan tuna tidak terlepas ke pihak lain," ungkapnya.
Sementara itu, pengelola abon ikan tuna dan keripik ikan tuna, Asi Guhir, mengatakan, pihaknya belum banyak memproduksi abon dan keripik ikan tuna dalam jumlah banyak. Akan tetapi dari hasil sehari-hari, kelompok yang dibentuknya itu dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Kesulitan kami adalah pemasaran. Kami promosi dengan ikut pameran dan berjualan dari rumah ke rumah saja. Belum ada bantuan dari desa agar panganan kami ini dapat dijual dalam jumlah besar. Kami berharap bantuan dari desa untuk membantu promosi dalam skala lebih besar lagi," ujar Guhir.(OL-5)
