Dynamic Government Membuat Jabar Ngabret

MENJABAT Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018, Ridwan Kamil sibuk berbenah. Hal yang menjadi perhatiannya, yaitu membentuk ekosistem pemerintahan agar mencapai target lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang konstruktif sebanyak mungkin.

Emil, demikian Ridwan Kamil akrab disapa, sadar betul APBD tidak akan mampu membiayai semua pembangunan di Jawa Barat. Untuk infrastruktur saja, duit yang dibutuhkan Rp1,200 triliun.

Padahal, APBD 2019 hanya Rp37,05 triliun untuk mengerjakan 58 proyek strategis selama satu tahun. Untuk kebutuhan infrastruktur saja, APBD Jabar hanya secuil, belum lagi untuk suprastruktur.

Di samping itu, kebutuhan masyarakat begitu dinamis, teknologi terus berkembang, dan tuntutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus bertambah. Akan tetapi, ruang gerak birokrasi terbatas. Banyak sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat selama ini berjalan lamban.

Untuk itulah Emil memperkenalkan dynamic government atau pemerintahan dinamis. Ini merupakan ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara, dapat terlibat dalam pembangunan.

Selama satu tahun ini, hari-hari Emil lebih banyak disibukkan dengan bertemu banyak orang yang memiliki sumber daya, baik itu uang, akses, teknologi, pengetahuan, maupun man power. Emil mengibaratkan dirinya sebagai marketing.

Jawa Barat dengan kekayaan alam, manusia, serta kekayaan budaya dan makanan, selalu dibawanya di berbagai forum, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk dikolaborasikan dengan para pemilik sumber daya.

"Saya ini gubernur yang merangkap marketing," tutur Emil kepada jurnalis senior di sela kunjungan luar negeri ke Inggris-Skotlandia-Swedia, akhir Juli 2019.

Pemerintahan dinamis sebenarnya bukan konsep baru di dunia, melainkan barang baru di Indonesia. Secara teori, dunia mengenalnya dengan birokrasi 3.0. Selama ini Indonesia masih menggunakan pola birokrasi 2.0 atau birokrasi performa yang mengutamakan reward and punishment.

"Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik, tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi sehingga (pembangunan) melompat," katanya. 

Salah satu yang menjadi ciri khas pemerintahan dinamis, yaitu kolaborasi dengan lima unsur pembangunan. Unsur tersebut mencakup kalangan ABCGM, yakni akademisi, bisnis, community, government, dan media.

Hubungan pentahelix itulah yang dipakai Emil sewaktu masih menjabat Wali Kota Bandung. Kini dengan konsep pemerintahan dinamis, laju pembangunan di bawah Emil menjadi semakin cepat (ngabret).

"Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (detail engineering design) untuk pembangunan," kata Emil.

Pintu anggaran

Penerapan pemerintahan dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah. Model ini tidak mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tetapi lima sumber anggaran lain, yakni KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) atau public private partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.

Selain pembiayaan kreatif, Emil juga memulai terobosan untuk mendukung pemerintahan dinamis dapat berjalan di Jawa Barat. Salah satu caranya dengan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.

"Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak permasalahan yang ada," jelas Emil.

Pemerintahan dinamis yang diusung Emil membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah. Dengan gayanya yang milenial, Emil mengajak semua bupati/wali kota masuk forum grup Whatsapp yang diberi nama Kopdar (Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar.

Sebagai wakil pemerintah pusat, Emil dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal, tetapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan. Melalui WAG Kopdar, Gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.

"Dulu siapa yang melobi anggaran, dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp300 miliar-Rp400 miliar. Tidak melobi cuma Rp30 miliar, misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional," jelas Emil. 

Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, pemerintahan dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan demikian, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi.

Lantas bagaimana caranya? Kuncinya terdapat di bupati/wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh yang sudah diperbuat oleh Emil-Uu atau tidak?

Namun, Emil optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten/kota sehingga antarpemkab/pemkot dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam satu frekuensi. Dengan demikian, Jabar Juara Lahir Batin pun akan terwujud lebih cepat. "Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan," tutup Emil. (S3-25)