Jawa Barat juga Menjadi Simbol Pancasila

ADA pemandangan berbeda dalam upacara pengibaran bendera di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia tingkat Jawa Barat di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Sabtu (17/8). Di sana terpampang spanduk bertuliskan, 'Kami orang asli Papua bersama warga Jabar merayakan HUT RI ke-74'.

Puluhan warga Papua di Jawa Barat berbaur dengan warga lain merayakan momen bersejarah. Mengenakan pakaian adat khas Bumi Cenderawasih, mereka menari Sajojo selama kurang lebih 15 menit di hadapan peserta upacara dan undangan.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, ikut menari bersama pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat. Menurut Emil, berbaurnya warga Papua dan masyarakat Jawa Barat di hari peringatan kemerdekaan Indonesia menandakan daerahnya juga menjadi simbol Pancasila di Tanah Air.

"Semua berbahagia pada hari ini 74 tahun Indonesia merdeka. Saya menekankan berkali-kali Pancasila, itulah semangat dulu, sekarang, dan selamanya bahwa Jawa Barat adalah Pancasila," tutur Emil, sapaan akrabnya. "Di Jawa Barat aman kondusif karena kitanya silih asah, asih, asuh, dan wawangi," imbuhnya.

Aktivitas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bandung 1988 mengisi salah satu fragmen hidup seorang Ridwan Kamil. Kenangan itu kembali hadir saat sosok yang kini berstatus Gubernur Jawa Barat melakukan reuni bersama Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bandung 1985-2016.

Emil, yang bertugas sebagai inspektur upacara, menyampaikan poin-poin penting dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan yang kini tak lagi Jawasentris. Menurutnya, Jawa Barat ikut mendukung pembangunan di wilayah timur Indonesia, salah satunya melalui program Go East. Nelayan Jawa Barat, khususnya Indramayu, akan melakukan transfer teknologi perikanan kepada nelayan di wilayah timur.

"Kami punya program Go East, yaitu bersama masyarakat Indonesia Timur, kami akan melakukan ekonomi perikanan bersama nelayan-nelayan di Indramayu. Dari kami nanti transfer teknologi perikanan melalui kerja sama. Itu bagian dari kenusantaraan walaupun basisnya Jawa Barat," ucap Emil. "Dengan semangat 74 tahun ini, kami fokus pada hal-hal yang produktif, inovatif dan kolaboratif."

Capaian pembangunan

Lebih lanjut, Emil menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, daerah yang dipimpinnya saat ini dalam posisi sangat baik berkat estafet pekerjaan dengan para gubernur sebelumnya. Hal itu membawa provinsi berpenduduk lebih dari 48 juta jiwa menjadi yang terbaik se-Indonesia.

"Keberhasilan Jawa Barat merupakan estafet dari pemimpin-pemimpin terdahulu, yakni Pak Ahmad Heryawan, Pak Dani Setiawan, Pak Lex Laksamana, dan lainnya. Ini menandakan kami menghargai pemimpin masa lalu," terang Emil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lanjut Emil, terus mengalami peningkatan dari 70,69 pada 2017 menjadi 71,30 di 2018. IPM terdiri atas indeks pendidikan sebesar 61,75 poin, indeks kesehatan 81.02 poin, dan indeks pengeluaran 72,46 poin. Laju pertumbuhan ekonomi pun di atas rata-rata nasional, yaitu 5,64%.

Selain itu, indeks keterbukaan informasi publik mencapai 90,32 poin, indeks kebahagiaan sebesar 69,58 poin, dan akses demokrasi mencapai  68,78 poin. "Mei lalu, kami meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) kedelapan kali berturut-turut bersama 24 kabupaten/kota," tambah Emil.

Terkait dengan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Jawa Barat berhasil mempertahankan predikat A diikuti pencapaian seluruh kabupaten/kota tanpa nilai C atau CC. Emil juga bersyukur pada tahun ini capaian pembangunan desa mengalami peningkatan, yakni dari 37 desa mandiri pada tahun lalu menjadi 99 desa mandiri di 2019.

Status desa maju juga bertambah menjadi 1.232 desa. Pada tahun ini terdapat 3.656 desa berkembang dan 326 desa tertinggal serta tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal.

Emil menegaskan, torehan positif tersebut merupakan kerja sama semua elemen. Di masa kepemimpinan selama 11 bulan sejak September 2018, 46 penghargaan pun berhasil disegel Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami bertekad mempertahankan berbagai prestasi yang ada dan ngabret selama 5 tahun ke depan," ucap Emil.

Pembangunan lahir batin

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pihaknya mengupayakan tol baru, Bandara Kertajati dan Patimban, aktivasi jalur kereta api, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT Bandung Raya, hingga membangun zona industri baru Segitiga Rebana di kawasan Pantura.

"Pembangunan dimensi batin juga kami jalankan melalui program Magrib Mengaji, Subuh Berjamaah, Satu Desa Satu Hafidz, dan English for Ulama," kata Emil.

Setelah upacara pengibaran bendera di Gasibu, Emil melepas 1.500 anggota Vespa Antique Club Indonesia berkumpul di Jalan Diponegoro yang melakukan Kirab Merah Putih. Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia di Misfalah, Makkah, Sabtu (17/8).

Menurut Uu, nasionalisme merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari religi. Itu sesuai dengan ajaran Islam, yakni hubul wathan minal iman yang berarti cinta Tanah Air merupakan bagian dari iman. Uu mencontohkan, Rasulullah hijrah ke Madinah dan berdoa agar diberikan rasa cinta juga kepada tanah Mekah seperti cintanya ke tanah Madinah. Artinya, orang yang beragama harus cinta Tanah Airnya.

"Ada orang beranggapan bahwa nasionalis itu tidak religi, begitu pun sebaliknya. Tapi kita tahu hubul wathan minal iman berarti cinta Tanah Air adalah sebagian daripada iman," kata Uu.

Bertepatan dengan momen perayaan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia, sebanyak 14.060 narapidana UPT Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat memperoleh pengurangan pidana alias remisi di HUT ke-74 Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Umum Tahun 2019.

Membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Plh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, remisi itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 bagi narapidana dan anak yang untuk sementara harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak maupun rumah tahanan negara. Diharapkan, pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan, tapi juga apresiasi negara terhadap warga binaan yang menunjukan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kompetensi diri dalam rangka membangun perekonomian nasional. (Hym/S3-25)