Karhutla Jadi Pertimbangan Pemindahan Ibukota ke Kalimantan

BANJIR dan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi akan menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah dalam menentukan lokasi pemindahan ibukota ke Kalimantan.

"Pemerintah pusat telah menetapkan lokasi rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan. Memang Kalimantan bebas bencana gempa tetapi wilayah ini kerap dilanda banjir dan karhutla. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan serius pemerintah," ujar Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman M Fachir.

Menurutnya pemerintah pusat (Presiden) punya ekspektasi tinggi memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. Karena itu masalah bencana karhutla dan banjir ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih masalah karhutla dan lingkungan menjadi perhatian dunia internasional.

"Semoga kita bersama-sama dapat mengatasi masalah karhutla dan bencana banjir ini," tambahnya.

Saat ini pemerintah pusat melalui Bappenas sedang melakukan kajian secara mendalam terkait rencana pemindahan ibukota negara ini. Komitmen Pemprov Kalsel dalam pelestarian lingkungan seperti program revolusi hijau diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan. Terkait hal ini Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menegaskan pihaknya akan tetap mendukung keputusan pemerintah terkait penetapan lokasi ibukota negara baru di Kalimantan. Namun menurut Sahbirin posisi Kalsel yang berada di tengah Indonesia sangat
cocok untuk menjadi ibukota negara.

baca juga: Infrastruktur ke TPA Milik Pemkab Lembata Rusak

Pemprov Kalsel telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar sebagai areal pembangunan ibukota baru, jauh di atas kebutuhan lokasi untuk calon ibukota negara yang hanya 40 ribu hektar. Menurut gubernur, Kalsel sangat wajar menjadi ibukota negara, karena merupakan provinsi tertua di Kalimantan. Kalau melihat peta dari arah mana pun, Kalsel berada di poros tengah Indonesia. Kondisi Kalsel yang aman dan didiami masyarakat berbagai etnis bisa menjadi pertimbangan tersendiri pemerintah pusat. (OL-3)