Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo lebih memilih provinsi lain di luar Kaltim untuk menjadi ibu kota baru. Hal itu dikatakan Isran Noor yang menjadi pembicara Focus Group Disccussion (FGD) Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan melalui Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan di Hotel Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (1/8).
"Saya tak masalah mau di Kaltim, di Kalteng, di Kalsel atau Kaltara. Bagi saya yang penting tetap di Kalimantan," ujarnya.
Menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan adalah suatu pilihan yang tepat karena memang posisinya di tengah tengah Indonesia. Ia kemudian membandingkan, bila menggunakan pesawat dari Jakarta ke Papua itu lama perjalannya memakan waktu hampir 7 jam. Namun bila dari Kalimantan hanya 3,5 jam demikian halnya bila dari Kalimantan ke Aceh juga sekitar 3,5 jam.
Selain itu saat ini pembanguan infrastruktur di Jawa lebih besar bila dibandingkan luar Jawa sepeti Kalimantan, Maluku dan Papua.
Pembangunan infrastruktur di Jawa baik dari dana APBN atau loan porsinya mencapai sekitar 59%. Sementara di luar Jawa masih di bawah itu.
"Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokowi itu (memindahkan ibukota) ada sesuatu yang ingin dibuat sebagai sebuah big legacy ( warisan besar) kebangsaan yang ditinggalkan dan akan dikenang rakyat Indonesia," ujarnya.
baca juga: Kabut Asap Karhutla Mengarah ke Malaysia
Menyinggung masalah pembangunan pipa transmisi gas bumi trans Kalimantan dikatakan Isran Noor, pembangunan ini sebenarnya merupakan kebutuhan dasar di Kalimantan. Sebab selama ini gas baru bermanfaat untuk pengumpulan devisa tapi belum banyak untuk masyarakat.
"Gas ini untuk rumah tangga jauh lebih lebih irit dari lainnya. Memang investasinya besar sekitar Rp30 triliun untuk Kalimantan, tapi skema pembayaran bisa pemerintah atau swasta," jelasnya. (OL-3)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved