DPRD Riau Mau Pelesir Lagi

AKHIR masa jabatan tidak membuat DPRD Riau mengakhiri upaya menghamburkan uang rakyat. Bulan ini mereka sudah merencanakan untuk berpesiar ke Australia, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain.

“Dana yang dianggarkan mencapai Rp16 miliar. Gubernur Syamsuar sudah membubuhkan tanda tangan menyetujui rencana itu,” papar Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, di Pekanbaru, Jumat (19/7).

Fitra menuding kegiatan rutinitas tahunan itu hanya me-nguras uang rakyat dan tidak jelas tujuan serta manfaatnya. “Tidak juga bisa mendukung kinerja DPRD atau pembangunan daerah,” tandas Triono.

Karena itu, dia meminta Menteri Dalam Negeri, sebagai pagar terakhir, untuk menolak permintaan izin dari DPRD Riau untuk melakukan pelesiran ke luar negeri. Alibi kunjungan kerja jelas tidak masuk akal karena tahun ini para anggota DPRD itu akan mengakhiri tugas pada September. Kurang dari setengah dari mereka yang akan duduk lagi di kursinya.

Fitra mencatat selama 2015-2018, DPRD Riau telah menghamburkan uang rakyat sebesar Rp49,1 miliar untuk pelesiran ke luar negeri. Jika dana itu digunakan untuk membangun sekolah, Riau bisa memiliki 651 ruang kelas baru atau memberi beasiswa untuk 18 ribu mahasiswa atau membangun 1.184 rumah layak huni bagi warga miskin.

“Kunjungan sebelumnya juga tidak berguna. Apa yang didapat dalam kunjungan itu tidak pernah dilaporkan dan didokumentasikan,” tambah Triono.

Padahal, sesuai Peraturan Gubenur Riau Nomor 29 Tahun 2017 mengharuskan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah harus melampirkan laporan hasil perjalanan dinas kepada pengguna anggaran.

“Karena itu, kami minta gubernur mencabut rekomendasi. Kepada Mendagri, kami minta menolak permintaan izin itu,” tegas Triono.

Wali Kota Tasikmalaya
Sorotan tajam juga dilakukan warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terhadap pengusutan­ kasus yang menjerat Wali Kota Budi Budiman sebagai tersangka. Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak April lalu, tapi belum ditahan.

Kemarin, sekelompok maha-siswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Tasikmalaya. “Kami memper-tanyakan sikap penegak hukum yang tidak menahan wali kota. Kami mendesak KPK segera menahannya,” ungkap Koordinator PMII Kota Tasikmalaya Jamaludin.

Para mahasiswa juga mendesak Budi mundur dari jabat-annya­ sebagai wali kota. “Dia harus kesatria. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia tidak patut memimpin rakyat lagi,” tandas Jamaludin.

Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberi uang suap kepada pejabat di Kementerian Keuangan sebesar Rp400 juta. Dana itu digunakan untuk melancarkan pengurusan Dana Alokasi Khusus Tahun anggaran 2018.

Sementara itu, sejak sepekan terakhir, tim KPK bergerak menelusuri praktik penyimpangan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Sejumlah lokasi penambangan dikunjungi tim bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalsel.

“Sidak ini juga berkaitan dengan tunggakan pembayaran dana jaminan reklamasi puluhan perusahaan yang bernilai Rp66 miliar. Kami memberi batas waktu pembayarannya hingga akhir Juli,” kata Kepala Dinas ESDM Isharwanto. (AD/DY/YK/N-2)