Dana CSR Bantu Atasi Krisis Air Bersih

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap menggandeng pihak ketiga ikut serta menanggulangi krisis air bersih akibat kemarau panjang. Pintu masuk pihak ketiga tersebut ialah melalui dana corporate social responsibility (CSR).

"Hingga kini, telah 52 tangki air bersih yang didistribusikan untuk 7.868 keluarga atau 23,7 ribu jiwa yang tersebar di 18 desa di 8 kecamatan di Cilacap. Kami tidak hanya mengandalkan alokasi anggaran BPBD, tetapi juga mengajak perusahaan (pihak ketiga) untuk ikut menyuplai air bersih melalui dana CSR. Sudah ada beberapa bantuan CSR perusahaan yang berjalan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap, Tri Komara Sidhy.

Dia menjelaskan, sebelumnya, terdapat 7 kecamatan yang mengalami kekeringan. Namun, pada pekan ini, bertambah satu kecamatan, yakni Cimanggu terutama di Desa Cijati.

Terpisah, kekeringan yang melanda Tasikmalaya, direspons BPBD Kota Tasikmalaya bersama Kepolisian Resor (Polres) setempat dengan mendistribusikan air bersih ke empat kecamatan, yaitu Tamansari, Kawalu, Purbaratu, dan Cipedes.

Menurut data, kekeringan paling parah terjadi di Kampung Ciluncat, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari. Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tamansari Bidang Penanganan Sosial dan Kebencanaan, Agus Jarwo, mengatakan sudah empat bulan terakhir masyarakat di kampung itu mengalami kesulitan air bersih.

Selain itu, sumber-sumber air yang biasanya digunakan seperti sumur sudah mengering.

Di Sukabumi, Jawa Barat, BPBD Kabupaten Sukabumi telah menyalurkan bantuan air bersih ke tiga wilayah. "Baru tiga titik yang sudah kami salurkan bantuan air bersih," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Maman Suherman, kemarin.

Ketiga daerah yang mengalami kekeringan terdapat di Kecamatan Cisolok dan Gunungguruh. Di Kecamatan Cisolok terdapat dua titik dan di Kecamatan Gunungguruh satu titik.

"Penyaluran bantuan air bersih ini berdasarkan pengajuan dari desa yang terdampak kekeringan," sebutnya.

Dioptimalkan

Sementara itu, dalam mengantisipasi kemarau yang berdampak pada kekeringan dan gagal panen, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, NTT, melalui Dinas Pertanian berupaya mengoptimalkan seluruh potensi lahan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, Anton Wukak Sogen, mengatakan daerah Flores Timur memiliki curah hujan sedikit sehingga hampir 90% lahan merupakan lahan kering.

"Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan mengoptimalkan seluruh lahan kering berdasarkan potensi yang cocok untuk jenis tanaman. Artinya, tidak semua lahan harus ditanami padi dan palawija. Lahan kering yang tidak dapat ditanami padi, bisa ditanamai tanaman pangan lain, seperti jambu mente, bawang, dan kakao."

Untuk mengantisipasi kekeringan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), DPRD Babel mengingatkan agar dilakukan langkah-langkah preventif, seperti menyediakan tangki air bersih dan pendalaman sumber air milik warga.

"Kami di DPRD, meminta Pak Gubernur agar menginstruksikan kepada instansinya supaya fokus dan serius mengatasi persoalan kekeringan ini," kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Deddi Wijaya.

Menurutnya, antisipasi sudah harus dijadikan langkah utama. Salah satunya dengan memanfaatkan air dari PDAM. (FB/BB/AD/RF/N-3)