Anggaran Pemprov Sulsel Rp500 Miliar belum Tersalurkan

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan masih kesulitan menyelesaikan kewajibannya dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota. Total anggaran yang harus disalurkan mencapai Rp564 miliar.

Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi rekomendasi BPK, yang meminta Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti temuan tersebut. Hanya saja, upaya itu terkendala defisit anggaran yang dialami pemprov.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, meminta semua pihak terkait dalam lingkup pemprov, untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Pertemuan dengan sejumlah OPD di ruang rapat pimpinan, Kamis (13/6).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman meminta dilakukan penyisiran beberapa program yang anggarannya akan di pangkas. Termasuk anggaran perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK) dan belanja makan minum.

"Ini kita masih rumuskan. Rasionalisasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK. Beberapa program yang belum terserap banyak itu kita rasionalisasikan. Catatan BPK itu lebih Rp500 miliar yang harus diberi ke kabupaten/kota," ungkap Andi Sudirman.

Andi Sudirman menambahkan, program yang dominan akan di pangkas bersumber dari pos anggaran belanja rutin, seperti makan minum, pengadaan ATK dan perjalanan dinas. "(Pemangkasan) tidak apa-apa, karena kan ini akan dipakai daerah untuk membangun. Jadi sama saja," katanya.

Baca juga: Pemprov DIY Tegaskan belum Ada Persetujuan untuk Tol Jogja-Solo

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman membenarkan perihal upaya melakukan rasionalisasi anggaran.

Menurut Jufri Rahman, jika berdasar dari arahan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, beberapa program yang anggarannya diperkirakan tidak bisa habis hingga akhir tahun, akan dilakukan rasionalisasi.

"Seperti sisa belanja perjalanan dinas yang belum direalisasikan di pangkas 50%, ATK 50%, makan minum ambil 50%. Jadi bukan keseluruhannya di pangkas. Kegiatan fisik juga akan ada yang dipangkas," jelas dia.

Ia menegaskan, rasionalisasi memang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait DBH kabupaten/kota yang kurang salur.

"Ini kalau LHP BPK tidak ditindaklanjuti dalam jangka 60 hari, bisa masuk ranah hukum. Jadi rasionalisasi ini sudah langkah elegan dari Pak Wagub. Rekomendasi BPK, kita harus penuhi DBH kabupaten kota sebesar Rp564 miliar. Ini harus kita berikan karena hak orang," pungkasnya. (OL-1)