Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN pedagang Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat berunjuk rasa ke Pendopo Cianjur, Selasa (30/4) siang. Mereka menagih janji Pemkab Cianjur yang akan menjamin keberadaan pasar akan ramai. Namun kondisi itu kontradiktif dengan keadaan sekarang. Banyak pedagang bangkrut akibat sepinya pembeli.
"Tuntutan pedagang Pasar Induk Cianjur pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, tapi sudah lama. Mereka (Pemkab Cianjur) menjanjikan kepada kita terkait Pasar Bojongmeron, eks Pegadaian yang akan ditinjau ulang perizinannya karena akan menyaingi pedagang Pasar Induk Cianjur. Tapi tidak ada realisasinya. Masih banyak yang berjualan di lokasi-lokasi itu," tegas Ketua DPP Pasir Induk Cianjur Pasirhayam, Habib Hud Alaidrus, Selasa (30/4).
Selain itu, kata dia, janji pemerintah yang mewajibkan angkutan kota masuk ke kawasan Pasar Induk Cianjur kenyataannya hanya isapan jempol belaka Pasalnya, masih banyak sopir angkutan kota ngeyel lantaran enggan masuk ke kawasan Pasar Induk Cianjur.
"Sebetulnya pemerintah bisa menindak dengan penilangan atau mencabut trayek angkutan kota yang membandel. Janji pemerintah juga yang akan memperbaiki berbagai fasilitas belum juga dilaksanakan," tuturnya.
Kondisi itu, tambah Hud, berdampak terhadap keberlangsungan nasib para
pedagang. Semula saat pemindahan sekitar 2015 lalu terdapat lebih kurang 3.400-an pedagang. Sekarang hanya tersisa sekitar 1.800-an pedagang.
"Kebanyakan bangkrut karena kondisi pasar sangat sepi," ungkapnya.
Menurut Hud, Pemkab Cianjur pernah menjanjikan akan membuat berbagai event di kawasan Pasar Induk Cianjur. Tujuannya untuk menarik masyarakat datang ke pasar untuk berbelanja. Namun sampai sekarang belum pernah dilakukan.
Para pedagang meminta Pemkab Cianjur segera merealisasikan janji-janji. Ia menambahkan dulu saat proses pemindahan pedagang ke Pasar Induk Cianjur, pemkab juga menjanjikan hanya ada satu pasar agar terpusat di satu titik.
"Tapi sekarang banyak bermunculan pasar di mana-mana. Kami tunggu realisasi dari janji-janji itu. Kalau dikerjakan kami ucapkan terima kasih. Kalau tidak, kami tak akan bayar uang retribusi. Besaran retribusi bervariasi, ada yang Rp1.500, ada yang Rp2 ribu, dan ada juga yang Rp5 ribu per hari," pungkasnya.
Kepala Dinas KUMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Himam Haris menanggapi hal itu mengaku sejauh ini Pemkab Cianjur sudah berupaya optimal agar Pasar Induk Cianjur selalu ramai dikunjungi pembeli.
baca juga : Pemerintah Bangun 1.037 Pasar Rakyat untuk Jaga Stabilitas Harga
"Kami sudah dan sedang melaksanakan semua tuntutan para pedagang itu. Penataan kawasan pasar, penataan lampu-lampu, termasuk soal jalur angkot, kami sudah berkoordinasi dengan polisi. Cuma ada yang akan dikerjakan Dinas PUPR setelah selesai Pemilu," terang Himam.
Penertiban para pedagang di eks Pasar Bojongmeron, sebut Himam, sampaisekarang sedang dilakukan. Pada prinsipnya, tegas Himam, Pemkab Cianjur berupaya optimal memenuhi keinginan para pedagang. (OL-3)
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Pasokan sering kosong karena tidak adanya panen di sejumlah sentra pertanian akibat intensitas hujan tinggi.
SEJUMLAH pedagang mengeluhkan harga sejumlah komoditas pangan yang masih mahal saat Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Jagasatru.
Keterbatasan pada aspek kemasan, pengelolaan merek, dan strategi pemasaran membuat produk unggulan desa tersebut belum mampu bersaing di pasar modern maupun digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved