Selama 2 Tahun, Damri Merugi Rp3 M Akibat BRT

PERUM Damri Cabang Makassar menyatakan terus merugi dalam mengoperasikan bus transit cepat (BRT) Trans Mamminasata. Itulah alasannya saat ini tinggal menyisakan 2 dari total 5 koridor BRT yang kondisinya tidak lagi maksimal.

General Manager Damri Cabang Makassar M Ilyas Haryanto mengatakan pihaknya tengah memikirkan solusi untuk mengatasi kerugian akibat BRT setiap tahunnya. Armada bus yang tidak beroperasi, rencananya akan dialihkan untuk moda transportasi di luar Makassar.

Baca juga: KPU Bantul Kekurangan 5 Ribu Surat Suara

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, bahkan mengusulkan agar bus BRT bisa digunakan mengangkut penumpang dari daerahnya ke Mamuju, Sulawesi Barat, pulang pergi.

"Usulan tersebut sementara dipertimbangkan, meski belum pasti dijalankan. Kita tetap berkomitmen. Kalau saat ini masih ada yang bisa digerakkan untuk menutupi biaya operasi, kita tutupi,” seru Ilyas.

Damri sebagai operator yang ditunjuk pemerintah, terpaksa menyalurkan subsidi silang dari bus angkutan umum reguler agar BRT Trans Mamminasata tetap dapat beroperasi. Sejak 2014, kerugian akibat subsidi ini mencapai Rp3 miliar per tahun.

“Dari awal, katanya akan dibantu dari pemerintah provinsi dan pusat. Tapi sampai sekarang kami harus jalan dengan operasional sendiri,” keluh Ilyas, Rabu (3/4).

Ilyas pun menegaskan, Damri tidak mungkin terus-terusan mengelola BRT Makassar sendirian. Seperti yang dijanjikan, pihaknya terus berharap bantuan subsidi dari pemerintah.

Idealnya, kata dia, pemerintah turut campur tangan dalam menerapkan moda transportasi massal. Sebab, sarana dihadirkan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan masyarakat. Dia mencontohkan seperti TransJakarta yang setiap tahun dapat suntikan dari Pemprov DKI Jakarta.

“Bukan Damri yang disubsidi, tapi masyarakat. Kami hanya menjembatani, karena pemerintah ingin masyarakat terlayani,” tandas Ilyas.

Sementara itu, Manajer Teknik Operasional Damri Makassar, Hermanto, menambahkan bahwa satu armada BRT butuh biaya operasional sekitar Rp400 ribu per hari. Biaya itu dihitung untuk keperluan bahan bakar, membayar pengemudi dan pengawas. Belum termasuk keperluan lain, misalnya perawatan oli atau ban.

Baca juga: Bawaslu Sukabumi Sidangkan 24 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Kerugian sangat terasa, karena selama ini satu armada hanya menghasilkan pendapatan antara Rp50 ribu hingga Rp150 per hari. Biaya operasional pun ditutupi dari subsidi silang yang kian hari jumlahnya kian membengkak.

“Kerugian sudah sejak awal. Dari 2016 sampai 2018, rata-rata rugi sampai Rp3 miliar per tahun. Ruginya dari pendapatan reguler yang disubsidi,” terang Hermanto. (OL-6)