Pemkab Bandung Barat Andalkan CSR untuk Perbaikan Rutilahu

SEBANYAK 120 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat memperoleh perbaikan melalui bantuan corporate social responsibility (CSR).

Setiap rumah mendapat alokasi dana senilai Rp25 juta yang diberikan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan.

"Untuk rutilahu, sampai hari ini sudah sekitar ratusan rumah diperbaiki dari CSR, dan kami masih terus mengupayakan karena memang banyak pengusaha yang sudah tahu. Mudah-mudahan banyak pihak ketiga yang menyumbang," kata Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, Selasa (5/3).

Menurutnya, sejak digulirkan pada Oktober 2018 lalu, sudah banyak perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah yang berkontribusi
buat untuk membantu rutilahu di Bandung Barat. Aa Umbara pun menyatakan, pihaknya akan menerima setiap bantuan apapun.

"Ya dari mana pun kalau bantuan, diterima. Namanya juga bantuan, yang tidak terikat dengan apapun," ujarnya.

Baca juga: 11.700 KK di Babel Menempati Rutilahu

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Bandung Barat, Rachmat Adang Syafa'at menyebutkan, sejauh ini sudah ada 120 rutilahu yang tersentuh perbaikan dari program CSR.

"Sebelumnya sudah ada 80 rumah, ditambah 40 rumah jadi ada 120-an rumah. Program itu dimulai sejak Oktober 2018, semuanya pakai CSR," ungkapnya.

Dia menyebutkan, satu rumah mendapat jatah alokasi hingga Rp25 juta. Adang mengaku, program ini akan diteruskan hingga batas waktu yang tak terhingga karena sepanjang masih ada yang memberi bantuan, pihaknya akan tetap terima.

"Keuntungan perusahaan yang memberikan bantuan rutilahu akan mendapat insentif dari bupati. Kalau yang awalnya buat izin harus bayar, jadi sudah tidak. Itu jadi gratis. Perizinan, pelayanan cepat, jadi gratis, tapi kami tidak memaksa perusahaan menyumbang untuk rutilahu. Jadi, sifatnya imbauan," jelasnya.

Menurut Rachmat, di Bandung Barat terdapat sekitar 24.000 rutilahu yang perlu diperbaiki, sehingga warga bisa lebih layak memiliki hunian. 

Bantuan rutilahu bukan hanya mengandalkan dana CSR karena pemerintah pun memprogramkan perbaikan rutilahu, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun pemetintah daerah.

"Kami juga ada program dari APBD. Tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai perbaikan buat 6.000-an rutilahu. Jadi, selama lima tahun ini yang 24.000 itu mudah-mudahan bisa selesai. Program Pak Bupati, rumah tidak layak huni dalam lima tahun yang 24.000 itu harus clear diperbaiki," ucapnya.

Dijelaskan Rachmat, nilai bantuan rutilahu dari pemerintah tak berbeda dengan program CSR, yakni sebesar Rp25 juta per rumah. 

"Dari APBN, secara keseluruhan anggaran bantuan rutilahu sebesar Rp60 miliar, sementara dari APBD sekitar Rp2,5 miliar," bebernya. (OL-3)