DIY Daerah dengan Kerawanan Pemilu Tertinggi Kedua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dae-rah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi urutan kedua setelah Papua Barat.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifudin, di Yogyakarta, kemarin mengakui hasil ini mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama ini Yogyakarta dinilai sebagai daerah dengan kondisi sumber daya manusia yang terpelajar dan berbudaya.

Anggota Bawaslu Bidang Pengawasan dan Sosialisasi ini menyebut beberapa peristiwa seperti letupan konflik internal PPP dan beberapa lainnya yang membuat DI Yogyakarta menjadi salah satu titik kerawanan pemilu.

"Konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan yang bebas, jujur dan adil, kontestasi pemilu serta partisipasi menjadi indikator utama titik kerawanan," katanya.

Afifudin mengakui banyak pihak protes dengan pernyataan itu, namun banyak hal di sosial masyarakat yang kemudian menjadikan kerawanan tersebut dinilai wajar.

"Kami mengakui pemberian status rawan tersebut bukan untuk membuat banyak pihak khawatir, namun sebagai upaya pencegahan agar data yang berdasar pada pemilu 2014 tak lagi terulang di 2019," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga menengarai saat ini marak praktik-praktik kampanye kotor yang disampaikan lewat media sosial. Praktik kampanye kotor dengan menggunakan pemberitaan marak dilakukan, yang terbaru ialah penyebaran tabloid Indonesia Barokah yang disebar ke masjid dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Untuk itu Bawaslu mengatakan juga turut mengawasi akun-akun media sosial. Ketua PWI DIY Sihono mengingatkan seluruh wartawan tentang konsep jurnalisme jalan lurus, yakni karyanya diinginkan dan dimaui masyarakat.

Sihono tidak membantah jika banyak media yang dimiliki politisi. "Sebetulnya media ada bukan untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Kampanye damai

saat mendekati hari H penyoblosan, kemarin, KPU Kota Padang mendeklarasikan kampanye damai Pemilu 2019. Komisioner Divisi Parmas dan Kampanye KPU Kota Padang, Mahyudin meyakini deklarasi ini menjadi salah satu cara yang tepat, agar Pemilu 2019 dapat berlangsung sukses tanpa konflik.

"Kegiatan ini tidak akan bisa sukses dengan sendirinya tanpa dilakukan komitmen bersama dengan pihak pemangku kepentingan atau dengan peserta pemilu itu sendiri sebagai kontestansi," kata Mahyudin pada acara Deklarasi Kampanye Damai dalam rangka persiapan kampanye rapat umum dan pungut hitung Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 di Aula RRI Padang tersebut.

"Semakin dekat pemilu semakin kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilu secara damai, tertib, sehingga tidak akan terjadi gesekan atau konflik horizontal di Kota Padang," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Padang Amasrul menyebut melalui deklarasi ini peserta pemilu dan pemangku kepentingan diharapkan memiliki komitmen yang teguh untuk tetap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Amasrul menegaskan, apa pun alasannya, pemilu pada 17 April 2019 di Kota Padang harus berjalan sukses.

"Sebagaimana indikator suksesnya pemilu ada 3 yaitu terselenggaranya pemilu dengan luber dan jurdil, meningkatnya partisipasi pemilih dan tidak ada konflik," terangnya. (YH/AT/RF/N-1)