Kebijakan UKT Minta Dikaji Ulang

PEMERINTAH diminta mengkaji kebijakan penghitungan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri sebab memberatkan orangtua mahasiswa dan dasar hitungannya tidak masuk akal.

"UKT yang dibebankan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Selama ini penetapan UKT hanya berdasarkan rekening pembayaran listrik, air, dan lainnya, tetapi harus berpatokan pada penghasilan sebenarnya yang mereka terima," kata legislator DPRD Provinsi Sumbar Sabrana, kemarin.

Ia mencontohkan orangtua mahasiswa dengan profesi tukang las yang membuka usaha di rumahnya. Untuk pembiayaan listrik yang tercatat tentu lebih besar, tetapi pendapatannya tentu tidak besar. Begitu juga mereka yang membuka usaha cucian motor atau cuci baju juga membayar listrik dan air lebih mahal daripada orang lain yang tidak membuka usaha serupa.

"Seharusnya persoalan ini dikaji ulang dalam menetapkan uang kuliah bagi mereka yang kesulitan keuangan, jangan malah menambah beban keuangan mereka," ujar dia.

Ia mengimbau perguruan tinggi agar tidak berpatokan kepada rekening listrik dan air dalam menetapkan uang kuliah mahasiswanya. Seharusnya ada opsi lain agar biaya kuliah ini tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan orangtua mahasiswa.

Apalagi, orangtua yang memiliki dua atau tiga anak yang kuliah di perguruan tinggi negeri.

"Harapan kita dalam menetapkan UKT ini setiap perguruan tinggi membentuk tim yang bertugas melakukan survei sesuai fakta yang ditemukan di lapangan," tandasnya.

Senada disampaikan Farida, orangtua mahasiswa PTN di Malang, Jawa Timur. UKT ditetapkan berdasarkan besaran gaji, tanpa melihat berapa besar tanggungan keluarga dan kebutuhan hidup layak.

"Hitung saja sendiri, gaji suami saya Rp6 juta/bulan masuk UKT Rp7,5 juta per semester. Dua adiknya masih di SD dan SMP butuh biaya sekolah juga. Belum biaya makan keluarga, listrik, air, dan kos sulung setahun Rp5 juta. Kami akrobat aja yang penting jangan utang," tandasnya.    (YH/DG/N-3)