Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Resah Penutupan Taman Nasional Komodo, DPD NTT Temui Wapres

Dero Iqbal Mahendra
18/2/2019 18:50
Resah Penutupan Taman Nasional Komodo, DPD NTT Temui Wapres
(MI/M. Irfan)

ANGGOTA DPD perwakilan Nusa Tenggara Timur, Adrianus Garu, menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla, untuk meminta solusi terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurutnya, saat ini situasi yang ada menimbulkan keresahan, khususnya bagi sektor pariwisata di NTT. Penutupan itu, menurutnya, akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat NTT yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

"Ini menimbulkan keresahan, terutama bagi biro-biro perjalanan. Banyak tahun ini pemberitahuan cancel dari biro-biro perjalanan, khusunya dari orang-orang dari luar negeri yang rencananya mau wisata ke Labuan bajo. Itu yang menjadi keresahan," tutur Adrianus di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (18/2).

Dia menyadari penutupan bertahap tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan perbaikan sarana dan mendukung adanya pembangunan tersebut. Namun menurutnya perlu ada solusi atas situasi yang ada jika penutupan dilakukan, sebab masyarakat selama ini mengembangkan sendiri fasilitas pariwisatanya seperti membangun homestay dengan pinjaman ke bank maupun meminjam ke koperasi.

Ia pun menyatakan jumlah komodo saat ini sudah cukup banyak karena sudah sampai ke kampung warga. Sedangkan terkait kurangnya makanan menurutnya terjadi karena adanya perburuan liar khusunya rusa.

Dalam pembahasan dengan Wapres memunculkan opsi untuk pengembangbiakan rusa maupun makanan lain bagi komodo di pulau lain sehingga tidak menggangu ekosistem yang sudah ada.


Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan, Polisi Cekal Adik Wakil Gubernur Sumut


Ia pun pada kesempatan ini mengundang Wapres untuk ke Labuan Bajo NTT mengunjungi lokasinya secara langsung. Terlebih Jusuf Kalla yang merupakan duta komodo diharapkan dapat memberikan solusi dan statment untuk memulihkan situasi kerasahan yang dialami masyarakat dan sektor pariwisata di NTT.

"Karena beliau (Wapres JK) adalah Bapak Duta Komodo, sehingga kalau beliau mengeluarkan 'statement' tentang situasi masyarakat yang lagi resah dengan penutupan komodo, tentu 'image' baik masyarakat lokal maupun agen pariwisata akan pulih," tutur Adrianus.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapkan bahwa penutupan pulau komodo belum menjadi keputusan. Pemerintah melalui Wakil Presiden, Kementerian Pariwisata, KLHK saat ini masih mencari solusi yang terbaik.

"Sekarang ada tim dibawah KLHK dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya, sehingga mungkin akan kita umumkan kebijakan yang terbaik saat kita nanti kesana melihat sama sama dengan menteri yang lain termasuk Menteri Pariwisata dan KLHK," tutur Sofjan.

Diharapkan pada bulan ini solusi tersebut sudah ada dan akan segera diambil keputusan terkait kebijakan yang akan diambil.

Sebagaimana diketahui Pemprov NTT dalam waktu dekat berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo selama satu tahun. Langkah tersebut diambil untuk menjaga habitat komodo dan mangsanya.

Saat ini populasi komodo yang masih hidup di alam liar sekitar kawasan Taman Nasional Komodo saat ini berada di kisaran 4 ribu hingga 5 ribu ekor. Sekitar 1.700 ekor komodo berada di Pulau Komodo, 1.300 ekor menyebar di Pulau Rinca, 100 ekor di Gili Motang, 100 ekor lainnya di Gili Dasami, dan menurut perkiraan sekitar 2 ribu ekor komodo menyebar di daratan Pulau Flores.

Sebelumnya pada Januari lalu Wapres JK mengatakan bahwa destinasi wisata tersebut seharusnya tetap dibuka meskipun dilakukan pemeliharaan terhadap hewan komodo.

"Jangan lupa, dikunjungi atau tidak dikunjungi, tetap saja (komodo) perlu makan," kata JK di Jakarta pada Selasa (22/1).

Menurut Jusuf Kalla pengembangbiakan rusa dapat dilakukan di tempat lain, sehingga Pulau Komodo tidak perlu ditutup dan kegiatan pariwisata di sana dapat berjalan.

"Itu benar bahwa perlu makannya rusa, kambing itu lebih terkait. Kalau ada pertanyaan apa dikembangkan di tempat lain dulu lalu dibawa ke situ, itu bisa saja," tutur Jusuf Kalla. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik